Jakarta, Wartamaluku.com – Para pemangku kebijakan dan para wakil rakyat daerah Maluku di pusat, akhirnya bisa dikumpulkan dalam satu forum bersama. Mereka bersepakat dan menyatakan komitmennya untuk bersatu bangun Maluku. Konsolidasi para elit Maluku yang diinisiasi Gubernur Maluku, Murad Ismail, itu dilaksanakan di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (14/11) malam.
Gubernur Maluku, mengajak seluruh bupati dan walikota beserta anggota DPR RI dan DPD RI asal daerah pemilihan (Dapil) Maluku, untuk saatnya bersatu dan berjuang bersama-sama demi kepentingan rakyat Maluku. Hal tersebut disampaikan mantan Dankor Brimob Polri itu saat dirinya mengumpulkan seluruh anggota DPR RI dan DPD RI, para pimpinan DPRD Provinsi Maluku, serta seluruh kepala daerah di Maluku.
“Mari kita jadi team work (tim kerja) yang kuat dan solid. Cita-cita dan tujuan kita hanya satu, yakni berjuang untuk rakyat Maluku,” ajaknya.
Ia mengungkapkan, saat ini dirinya telah berbicara dengan Presiden RI Joko Widodo, juga menjumpai sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju dengan agenda meminta Maluku mendapat perhatian khusus. Sejumlah proposal untuk mendorong percepatan pembangunan Maluku juga telah disampaikan ke pemerintah pusat.
“Saya tidak bisa berjuang sendiri, mari kita bersatu untuk bangun Maluku bersama-sama. Untuk itu saya minta, tolong bapak ibu di DPR dan DPD dari Dapil Maluku, dapat ikut bersama-sama saya mengawal permintaan daerah Maluku di pusat. Maluku harus maju dan bisa sejajar dengan daerah lain di Indonesia. Kita harus bersatu untuk wujudkan itu,” harapnya.
Murad menegaskan, sebagai gubernur tugasnya menjadi stabilisator dan dinamisator untuk sebelas kabupaten/kota di Maluku. “Tugas kepala daerah bukan hanya urus APBD. Karena itu kepala daerah jangan hanya ada di kantor, tapi harus lebih banyak di lapangan,” ujarnya.
Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, mengaku pertemuan ini penting karena para pemangku kebijakan bisa membahas kepentingan Maluku secara bersama-sama.
“Misalnya untuk Blok Masela yang akan beroperasi nanti, jangan sampai kita tidak dapat apa-apa, selain penyertaan modal atau PI (participanting interest) 10 persen,” sebutnya.
Bupati Buru, Ramli Umasugi, menyampaikan apresiasinya kepada gubernur karena telah mengambil inisiatif mengumpulkan para pemangku kebijakan di Maluku untuk duduk bersama dan membicarakan kepentingan Maluku. Menurutnya, terobosan yang dilakukan gubernur sangat bernilai strategis.
“Selama ini bargaining position (posisi tawar) kita lemah, dan kita beruntung karena pak gubernur sangat dikenal oleh banyak kalangan penting di pusat. Ini bisa jadi bargaining position kita untuk menuju perubahan Maluku yang lebih baik,” ungkapnya.
Diakuinya, salah satu faktor penghambat lajunya pembangunan di Maluku juga karena masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku, dibanding dengan provinsi lain di Indonesia.
“Salah satu visi besar pak presiden adalah meningkatkan SDM menuju Indonesia Unggul. SDM kita di Maluku masih menjadi masalah serius karena IPM kita terendah nomor tiga nasional. Arah pembangunan Maluku kedepan juga harus fokus pada peningkatan SDM,” katanya.
Bupati Buru Selatan, Tagop Soulisa, mengakui, pembangunan daerah tidak hanya bisa bergantung pada APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Sementara kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), menetapkan proyek strategis nasional di wilayah Indonesia timur, Maluku hanya kebagian dua proyek strategis nasional yakni di Saumlaki dan Buru. Berbeda misalnya dengan Papua yang diberikan banyak proyek strategis nasional oleh pemerintah pusat.
“Kalau hanya harap APBD, kita akan terlambat maju. Berhubung dua wakil rakyat kita di DPR RI dipercayakan masuk dalam Banggar (Badan Anggaran) yakni pak Abdullah Tuasikal dan ibu Mercy Barends, semoga bisa menjadi jembatan buat kita juga di pusat, terutama dalam kebijakan politik anggaran,” kata Tagop.
Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Watlolon, menyinggung soal PI 10 persen yang perlu diperjuangkan bersama-sama, termasuk puĺa sistem dana bagi hasil (DBH).
“Kita harus tegas agar proyek strategis Blok Masela ini punya manfaat multiplier effect (efek pengganda) bagi Maluku. Saya khawatir, telur saja nanti didatangkan dari Surabaya. Saya kira setelah ini, kita perlu duduk bersama lagi untuk rapat teknis membahasnya,” sarannya.
Petrus menambahkan, salah satu dampak besar dari beroperasinya Blok Masela adalah terserapnya ribuan tenaga kerja. “Kalau kita tidak siap dari sekarang, kita akan jadi penonton. Kita harus punya langkah-langkah konkrit, berapa jumlah tenaga kerja yang perlu kita siapkan, apa kualifikasinya, dan dimana kita harus siapkan?” tandasnya.
Dirinya juga menyingung soal local vendor (pengusaha lokal). Hari ini, kata Petrus, di Maluku ada banyak sekali kontraktor lokal. Namun dengan standarisasi industri Migas yang tinggi, para pelaku usaha lokal akan kalah bersaing dengan para vendor dari luar Maluku.
“Saya pesimis para kontraktor kita akan terlibat. Karena itu, saya usulkan agar siapapun kontraktor yang terlibat dalam proyek Blok Masela, dia harus punya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) daerah Maluku, sehingga pajaknya juga bisa masuk ke daerah,” tegasnya.
Menyambut usulan tersebut, Bupati Maluku Barat Daya Benyamin Thomas Noach menyatakan siap mendukung dan terlibat. “MBD siap back-up dan siap mendukung proyek Blok Masela, dan kita siap untuk mengikuti rapat-rapat teknis untuk membahasnya demi kepentingan Maluku,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Richard Rahakbauw, mengapresiasi langkah yang ditempuh Pemerintah Provinsi Maluku, dibawah kepemimpinan Gubernur Murad Ismail. Menurutnya, ada banyak isu strategis yang semestinya dikawal bersama-sama yakni PI 10 persen Blok Masela, Lumbung Ikan Nasional (LIN), dan UU Provinsi Kepulauan.
“Membicarakan isu-isu ini, dari zaman gubernur ke gubernur sebelumnya, kita tidak pernah dilibatkan. Karena itu, pertemuan seperti ini penting sekali dan perlu dilakukan secara rutin, sehingga apabila ada masalah dan hambatan, kita bisa bicarakan sama-sama,” ujarnya.
Anggota DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mercy Barends, menyebutkan, pertemuan yang digagas Gubernur Maluku sangat bernilai strategis. Tanpa disadari, kata dia, mereka yang duduk melingkar malam itu adalah legitimated people karena dipilih secara langsung oleh rakyat.
“Sudah saatnya perjuangan kita inline dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota,” tegasnya.
Mercy memastikan, para anggota DPR RI punya komitmen yang sama untuk Maluku. “Kita yang dilantik jadi anggota DPR RI datang dari bendera partai yang berbeda-beda, tapi saya yakin kita berjuang untuk Maluku yang satu,” katanya.
Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, yang terpilih dari Dapil Maluku pun angkat suara. Kedepan, kata Nono, sinkronisasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk membicarakan kepentingan Maluku di pusat perlu ditingkatkan lagi.
“Kita tidak harus minta otonomi khusus seperti Papua, tapi kita berhak meminta perlakuan khusus karena karekteristik wilayah kita yang kepulauan,” sebutnya.
Mantan Komandan Korps Marinir ini pun menyarankan, kalau bisa kegiatan yang mengumpulkan para pemangku kebijakan di Maluku ini rutin dilaksanakan. “Kalau boleh setahun sekali. Tapi di luar ini, komunikasi kita perlu diintensifkan lagi,” sarannya.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Hendrik Lewerissa, mengakui, inisiasi yang ditempuh Gubernur Maluku perlu didukung oleh semua stakeholder. Dirinya mengingatkan, kondisi keuangan negara yang sedang mengalami defisit.
“Mimpi kita boleh besar, tapi kuncinya di anggaran. Faktanya, kondisi keuangan negara kita lagi defisit. Tingkat ekonomi kita tidak sampai 5 persen,” ungkapnya.
Anggota DPD RI, Anna Latuconsina, mengusulkan, perlu ada mekanisme untuk mengatur penyerapan aspirasi baik DPD RI maupun DPR RI untuk nantinya diperjuangkan di pusat. Ia juga minta agar setiap pelaksanaan Musrembang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah) tingkat provinsi, para anggota DPR RI dan DPD RI juga diundang.
“Mari kita bekerjasama untuk mengagregasi kepentingan Maluku di pusat,” tandasnya.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Abdullah Tuasikal, menambahkan, tugas mereka sebagai wakil rakyat Maluku di senayan, salah satunya adalah menjembatani aspirasi Maluku ke pusat.
“Kalau ada yang bakalai (berkelahi) di Ambon, tapi tidak ada yang bakalai di Jakarta, sama saja,” ujar mantan Bupati Maluku Tengah dua periode ini.
Abdullah berharap, perjuangan Maluku di pusat harus berbasis data yang jelas. “Kita harus punya skala prioritas. Kalau ada proposal ke pusat, saya harap kami juga diberikan, sehingga kami juga bisa perjuangkan di setiap komisi,” jelasnya.
Selain membahas PI 10 persen Blok Masela, LIN dan UU Provinsi Maluku, beberapa point juga dihasilkan dari pertemuan ini yakni perlu dibuatkan roadmap ketahanan energi Maluku, roadmap ketahanan pangan, peta investasi Maluku, dokumen percepatan pembangunan Maluku juga perlu dijabarkan dalam kebijakan pembangunan nasional sehingga membutuhkan perhatian anggota DPR RI dan DPD RI asal Maluku, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk pulau-pulau di sekitar Laut Banda.
Pertemuan silaturahmi yang diiisi dengan diskusi bersama itu dipandu Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimuri. Kegiatan dihadiri seluruh anggota DPR RI dan DPD RI asal Maluku, empat pimpinan DPRD Provinsi Maluku, para kepala daerah kabupaten dan kota di Maluku, serta sejumlah pimpinan OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku. Kegiatan ini ditutup dengan menyanyikan lagu “Gandong” dan foto bersama. (**)
