Ambon, Wartamaluku.com – Gubernur Provinsi Maluku Irjen Pol (Purn) Murad Ismail, secara resmi melantik dan mengambil sumpah para pejabat pimpinan tinggi pertama, pejabat administrator dan pejabat pengawas lingkup Pemerintah Provinsi Maluku. Pelantikan berlangsung di lantai VI Kantor Gubernur Maluku Jalan Pattimura Nomor 1 Kota Ambon, Jumat, (03/01/2020).
Sejumlah pejabat eselon II, III dan IV ini hanya bergeser posisi. Mereka dilantik dan diambil sumpah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1 tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.
Para pejabat yang dilantik masing-masing Ismail Usemahu, awalnya menjabat sebagai Kepala Dinas PU Provinsi Maluku dilantik menjadi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku.
Kepala Dinas Rakretrans Provinsi Maluku dijabat Farida Salampessy. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku dijabat Henry Far- Far.
Sedangkan Muhammad Saleh Thio awalnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik.
Staf Ahli Bidang Kesra dijabat Martha Nanlohy sebelumnya menjabat Kepala Kesbangpol Provinsi Maluku. Posisi Kepala Kesbangpol dijabat Habiba Saimima.
Sedangkan Lutfi Rumbia dari Staf Ahli Bidang Hukum dilantik menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Staf Ahli Bidang Ekonomi dijabat Megy Samson yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Maluku.
Sementara Hadi Sulaiman mantan Kepala Biro Umum dilantik sebagai Kepala Balai Peningkatan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Maluku.
Selanjutnya Dra. Popy Bachmid dilantik sebagai Kepala Biro Perbatasan Negara Setda Maluku. Sementara itu Inspektur Provinsi Maluku dijabat oleh Dra. Rosida Somole.
Untuk jabatan Kepala Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku dijabat Daniel Eduard Indey.
Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Maluku dijabat Jhon Markus Hursepuny.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku dijabat Adece Ayuba. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku dijabat Muhammmad Marasabessy.
Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dijabat Mariska Laurensia Kakialatu. Kepala Bidang pemberdayaan usaha kecil pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku, dijabat Helenita Nanlohy.
Kepala Bagian Protokol pada Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Provinsi Maluku, dijabat Melkias Moses Lohy.
Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, dijabat Irawan Asikin.
Dan Kepala Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Sosial dan Budaya pada Bagian Pengendalian Pembangunan Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa Setda Provinsi Maluku, dijabat oleh Endang Wijiastuty.
Pelantikan dan pengambilan sumpah tetsebut diakhiri dengan pembacaan dan penandatanganan Pakta Integritas oleh Henry Far-Far Kepala BPBD Provinsi Maluku.
Gubernur Maluku Irjen Pol (Purn) Murad Ismail dalam sambutannya menyatakan, perubahan organisasi bertujuan untuk memperkuat organisasi. “Dan dari sisi ekonomi sumber daya manusia diarahkan untuk memperkaya kapasitas dan untuk meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara,” ujarnya.
Dikemukakannya, penetapan jabatan agar dapat melaksanakan pengambilan sumpah janji dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama dan pengawasan dalam lingkungan publik dalam keadaan seperti ini, akan terus dilakukan untuk mendapatkan struktur birokrasi Pemerintah Provinsi Maluku yang ideal, proporsional, diisi oleh orang-orang tepat yang memiliki integritas, kapasitas yang kuat serta profesional.
“Salah satu program Presiden RI adalah melakukan penyederhanaan organisasi dengan tujuan utamanya adalah ingin merubah karakter dan pola kerja birokrasi yang selama ini terkesan lambat,” tegas mantan Komandan Korps Brimob Polri ini.
Gubernur berharap, para pejabat yang baru dilantik dapat mencapai sasaran dan target kinerja sesuai dengan rencana pembangunan menengah daerah, dan dapat berpacu menghasilkan kinerja yang tinggi untuk meningkatkan sumber daya manusia yang lebih baik. (**)
