Ambon, Wartamaluku.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, M Hatta Hehanussa, menampung aspirasi masyarakat lewat reses masa sidang III.
Reses dipusatkan di daerah pimilihan (dapil) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), tepatnya di Huamual Belakang, maupun kecamatan Kairatu sejak, Sabtu(11/9) kemarin.
Seperti halnya yang dilakukan Anggota DPRD sekaligus politisi Partai Gerindra, Hatta Hehanussa yang dihubungi via selulernya, Minggu(13/9) mengatakan, masa reses merupakan masa penting yang sejatinya secara fungsional sebagai media menjaring aspirasi masyarakat.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku ini, dalam reses masa sidang III di Kabupaten yang berjuluk “Saka Mese Nusa” selain menjaring aspirasi masyarakat juga dalam rangka melihat dari dekat kondisi masyarakat yang ada di Dusun Ulisadar, Dusun Kambelu, dusun Erang, Desa Tahalupu, Dusun Tomi-tomi, desa kairatu, dusun pakarena dan desa waimital.
Sebagai representatif dari dapil V Kabupaten SBB dan juga wakil Ketua Komisi III, Hehanussa merasa terpanggil untuk melihat secara dekat keadaan masyarakat di dusun dan desa yang dikunjungi.
Dalam kunjungan, Hehanussa sempat meluangkan waktu untuk berdialog dengan warga, guna mengetahui keadaan dan kondisi sosial hingga ekonomi masyarakat setempat.
Pada reses tersebut masyarakat mengemukakan sejumlah aspirasi diantaranya, persoalan kelistrikan, jaringan telkomsel yang kini menjadi kebutuhan utama di tengah pandemi Covid-19, kondisi sarana dan prasarana transportasi seperti jalan, jembatan hingga pelabuhan rakyat.
Banyak hal yang menurut, Hehanussa, perlu adanya perhatian bersama antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan Pemkab SBB.
Politisi partai Garindra ini juga mengakui, kunjungannya ke dusun dan desa tersebut sekaligus menjadi bagian dari menjaring aspirasi masyarakat di tengah reses yang sementara di jalangkan.
Dikatakan, setelah melihat secara dekat, solusinya perlu ada perhatian bersama antara Pemprov Maluku dengan Pemkab SBB. Misalnya, masalah potret kependudukan di bidang perumahan. Di mana, sebagian warga di Dusun Tahalupu maupun dusun dan desa lain yg berada pada kecamatan huamual belakang dan pulau kelang sampai kini masih menempati rumah yang tidak layak huni.
Persoalan ini, menurut Hehanussa, perlu juga ada koordinasi dengan SKPD terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten terkait dengan anggaran, jika ADD maupun DD tidak mencukupi.
“Persoalan penduduk harus menjadi perhatian utama di tengah kemajuan pembangunan di era digitalisasi saat ini. Sangat miris,”ungkap Hehanussa.
Bukan hanya itu lanjut, Hehanussa, jika masih dijumpai penduduk Indonesia yang menempati rumah tidak layak huni, seperti di Huamual. Ini merupakan potret kemiskinan yang masih sangat nampak.
Dimana masih sebagian warga masih menempati rumah yang tidak layak huni. Sehingga ini yang perlu menjadi perhatian utama, agar Maluku bisa keluar dari potret kemiskinan secara nasional.
Bukan hanya itu, masalah lainnya seperti pelabuhan rakyat, krisis air bersih, pembangunan talud pembatasan di bibir pantai, pendidikan seperti sekolah, sarana dan prasarana transportasi berupa jalan dan jembatan yang tidak layak, ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah sehingga jangan hanya menutup mata dengan kondisi yang terjadi.
“Banyak masalah yang ditemui, selama masa reses, mulai dari jalan, jembatan hingga bangunan sekolah yang tidak layak, juga patut menjadi perhatian bersama untuk segera diperbaiki. Pasalnya, fasilitas umum ini merupakan jantung dari akses masyarakat untuk keluar dari potret kemiskinan, selain masalah ekonomi,”ungkapnya
Sementara persoalan listrik, Hehanussa mengakui, akan menyampaikan langsung ke Komisi II DPRD maluku untuk di kordinasikan dengan pihak PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara. Sebab, seiring perkembangan pembangunan saat ini, baik penerangan seperti listrik maupun jaringan telefon, saling mendukung satu sama lainnya.
Dan jika tidak segera dinormalkan, maka dampaknya sangat buruk terhadap pembangunan daerah ke depan.
“Saya berharap, kiranya berbagai persoalan yang disampaikan dalam laporannya sebagai wakil rakyat dari Kabupaten SBB, bisa menjadi perhatian Pemprov Maluku. (**)
