Ambon,Wartamaluku.com – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Maluku Gelar Diskusi publik yang di selenggarakan Minggu (23/7) dengan tujuan untuk lebih mencerdaskan masyarakat tentang sosok pemimpin yang berkualitas serta mampu menghindari masyarakat dari adanya berbagai praktek politik kotor.
Demikian antara lain keterangan Ketua Panitia Pelaksana Diskusi Publik Kandidat Bakal Calon Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Maluku, Hendry Timisela kepada sejumlah media di Ambon. “Kami dari GMNI mengharapkan bahwa dengan adanya diskusi publik ini yakni calon pemimpin kedepan bisa memberikan edukasi politik yang baik kepada masyarakat dalam proses pemilihan nanti,”ungkap Timisela.
Diskusi yang mengusung tema : menemukan terobosan pembangunan Maluku dengan semangat orang basudara ini menitik beratkan pada beberapa poin diantaranya terkait penyiapan sumber daya manusia tentang arah dan kebijakan pembangunan, potensi dan strategi pengelolaan potensi sumberdaya alam serta peran pemerintah dalam karakter bangsa dan budaya.
Menurut Timisela, sudah saatnya masyarakat digiring pada pendidikan atau pemahaman tentang penentuan pilihan politik tanpa berdasarkan uang atau money politic, agama, suku, ras dan sebagainya, tapi memilih atau menilai pemimpin lewat konsep dan track record yang mampu mensejahterakan masyarakat. Dia membeberkan, sejumlah kandidat telah diundang termasuk petahana Ir. Said Assagaff.
“Banyak bakal calon yang diundang dalam debat publik ini, diantaranya Said Assagaff, Bito Temmar, Johozua Max Yoltuwu, Komaruddin Watubun, Barnabas Orno, Tagop Soulissa, Julius Latumaerissa, Herman Koedoebon, Anderias Rentanubun, Mozes Rudy F Timisela, Melkias Frans dan Hamdani Laturua.
Dan bagi saya, titik pentingnya Petahana harus bisa hadir sehingga masyarakat dapat menilai keseriusannya dan juga komitmennya dalam membangun Maluku”jelasnya. Sekedar tahu, dalam diskusi publik ini, sejumlah elemen masyarakat mulai dari masyarakat biasa, toga, toma, tokad juga diundang. Bukan hanya itu, pimpinan parpol, akademisi, budayawan, OKP, Ormas dan NGO turut termasuk didalamnya. (WM)
