Ambon, Wartamaluku.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Maluku mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baik itu dari sisi menajemen maupun dari sisi pemodalan.
Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi PKS, Rostina saat membacakan kata akhir Fraksi PKS terhadap Ranperda Provinsi Maluku tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2019.
Dikatakan harus ada political will Pemda Maluku untuk memberdayakan BUMD dimaksud sehingga kedepan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan keuangan daerah.
“Salah satu rekomendasi penting BPK yang perlu diseriusi adalah melakukan audit terhadap laporan keuangan PT Banda Permai maupun evaluasi terhadap jajaran kepengurusan PT Banda Permai,” jelas Rostina.
Selain itu, Fraksi PKS meminta Gubernur Maluku untuk melakukan terobosan nyata terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran di Maluku.
Fraksi PKS memandang perlu agar lebih dibangun koordinasi dan harmonisasi kegiatan-kegiatan di OPD yang berorientasi pada upaya pengentasan kemiskinan dan membuka peluang pekerjaan bagi pengangguran.
Lebih lanjut, Fraksi PKS juga mengingatkan bahwa dengan penilaian BPK RI terhadap laporan keuangan Pemprov Maluku dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan dua sisi mata uang dengan peningkatan pelayanan masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap setumpuk harapan.
“Karena keduanya memiliki korelasi yang saling mempengaruhi dan saling ketergantungan, tentunya upaya maksimal serta membutuhkan niat dan komitmen kita semua agar opini WTP untuk tahun-tahun yang akan datang dapat diraih kembali,” jelas Rostina. (**)
