Ambon, Wartamaluku.com – Fraksi Partai Golkar DPRD Maluku menilai pemerintahan dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Barnabas Orno adalah pemerintahan yang paling buruk dari pemerintahan sebelumnya.
“Diakhir kepemimpinan pemerintahan ini sesuai dengan penilaian Fraksi Partai Golkar selama ini ternyata memang lebih buruk saat ini dari Pemerintahan sebelum- sebelumnya dan Ini menjadi catatan,” demikian kata Ketua Fraksi Golkar, Anos Yeremias saat menyampaikan interupsi dalam rapat Paripurna DPRD Maluku terkait penyampaian KUA PPAS APBD 2024, Kamis (16/11/2023) di Gedung DPRD Maluku.
Dikatakan, keterlambatan pemerintah daerah dalam menyampaikan dokumen KUA PPAS APBD 2024 ke DPRD untuk dibahas juga merupakan bukti dari buruknya pemerintahan yang ada.
“Sampai hari ini kami bersyukur, walaupun terlambat, tapi Pemda dapat melakukan kewajibannya dengan menyampaikan dokumen KUA dan PPAS . Bagi kami ini memang sudah sangat terlambat, tetapi dari pada tidak sama sekali,” sindir Yeremias.
Karena itu dia berharap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pembahasan nanti bersama DPRD harus intens hadir. Karena bukannya tidak mungkin salah satu alasan keterlambatan penyerahan dokumen KUA PPAS ke DPRD adalah karena kelalaian TAPD.
“Kami menduga juga bahwa keterlambatan dokumen ini karena kelalaian TAPD .
Itulah sebabnya kami minta kepada Sekretaris Daerah (Sekda) untuk tidak lagi meninggalkan Daerah untuk berlama-lama,” ujar dia kesal. (**)
