Ambon, Wartamaluku.com – Pemerataan guru di Provinsi Maluku dinilai belum maksimal. Pasalnya, ada sejumlah daerah, khususnya di wilayah-wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) yang masih kekurangan guru.
Karena itu, DPRD Maluku meminta Pemerintah Provinsi Maluku dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk memperhatikan masalah ini.
”Di momen Hari Guru ini, saya menilai, sampai saat ini pemerataan guru ini masih menyisakan masalah, dan saya kira ini harus menjadi perhatian,” demikian dikatakan Anggota DPRD Maluku Fausan Alkatiry kepada wartawan, di gedung DPRD Provinsi Maluku, Rabu (25/11/2020).
Menurutnya, diera modern dengan teknologi digital yang sudah semakin canggih dan terbuka harusnya dibarengi juga dengan kualitas dan mutu pendidikan yang semakin baik.
Salah satu contoh di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) fasilitas pendidikan dan tenaga guru masih sangat minim, tidak seperti Kota Ambon yang fasilitas pendidikannya jauh lebih baik.
”Bagaimana menangani masalah ini? Tidak ada kata lain, selain meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah terpencil tersebut. Kemudian, program peningkatan kualitas dari tenaga pengajar juga harus ditangani secara serius. Bagi saya, sejumlah kasus di bidang pendidikan, semestinya sudah tidak boleh terjadi lagi,” tegas Fauzan.
Selain itu, Fauzan mengapresiasi Pemerintah Provinsi Maluku dibawah kepempimpinan Murad Ismail dan Barnabas Orno yang terus melakukan pembenahan, khususnya di bidang pendidikan.
”Beberapa program memang sudah direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku, seperti penambahan guru kontrak. Penambahan guru di daerah-daerah 3T harus segera dilakukan,” tukasnya.
“Kita tahu, jika pembenahan di bidang pendidikan menjadi perhatian pemerintah saat ini,” Perhatian negara yang kita tahu, sudah sangat besar untuk pembenahan dunia pendidikan,” ujar Alkatiry lagi. (WM)
