Ambon, Wartamaluku.com – Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya Piet Lakburlawal mengatakan pihaknya akan segera memanggil Direktur BUMD Kalwedo untuk menjelaskan informasi yang sudah dipublikasikan media terkait pengembalian KMP Marsela ke Provinsi Maluku.
Menurutnya, DPRD Kabupaten MBD belum menerima surat resmi dari PT Kalwedo, oleh sebab itu sekembalinya ke Tiakur Moa pihaknya akan memanggil Direktur atau komisarisnya untuk bisa menjelaskan kepada DPRD alasan – alasan yang menyebabkan KMP Marsela di kembalikan ke Provinsi, melalui Balai PengelolaTransportasi Darat Wilayah XXIII-Provinsi Maluku.
“Karena apabila dikembalikan pasti ada alasan tetapi kalau dibilang tidak sanggup lagi untuk mengelola KMP Marsela itu saya belum bisa menerima alasan tersebut. Tapi nanti kita lihat apakah alasan karena tidak layak operasi lagi atau mungkin dari sisi pendekatan operasionalnya sudah tersedia itu akan dibicarakan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), karena sebagai pemegang saham itu harus mengetahui kondisi yang ada.” Ucapnya.
Lakburlawal juga mengaku dalam tahun ini sudah beberapa kali memanggil Direktur BUMD Kalwedo terakhir pada bulan agustus kemarin terkait dengan hak – hak karyawan.
Selain itu, dia juga mengaku pernah turun ke PT Dok Wayame untuk melihat dan mengecek langsung. Dan saat itu DPRD MBD menegaskan agar hutang yang ada segera diselesaikan oleh PT Kalwedo. Karena itu adalah tanggung jawab mereka sebagai pengelola. “PT Kalwedo harus bertanggung jawab terhadap hutang tersebut.” Tuturnya.
“Apapun alasanya saya belum bisa menerima entah itu karena SDM maupun Manajemen, karena kami harus menerima alasan resmi yang akan disampaikan dalam rapat. Kalau memang alasanya itu masuk akal atau ada pertimbangan lainnya mestinya harus melalui proses sebab semua itu ada mekanismenya, tidak bisa langsung di kembalikan begitu saja.” Ungkap Ketua Komisi C ini. (WM)
