Ambon, Wartamaluku.com – Meskipun stok pangan di masa pandemi Covid-19 dilaporkan tercukupi untuk beberapa bulan kedepan. Namun DPRD Maluku terus mengingatkan Pemerintah Daerah agar mengantisipasi terjadi kelangkaan. Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPRD Propinsi Maluku Turaya Samal kepada wartawan di Ambon.
Menurutnya, jika pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maka pastinya dampak terhadap jalur transportasi logistik ke berbagai wilayah akan mengalami gangguan.
“Stok sejumlah pangan memang tercukupi untuk beberapa bulan ke depan, tapi pemda harus waspada. Penerapan pembatasan social berdampak pada jalur transportasi logistik. Rantai pasok pangan akan mengalami gangguan”, kata Turaya
Dikatakan, jika wabah corana belum memperlihatkan tanda–tanda akan berakhir segera upaya pengendalian menyebarnya pandemic corona sedang diseriusi banyak daerah seperti kota Ambon yang mengusulkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
“Wilayah kepulauan seperti Maluku akses antar daerah sangat luas. Pemerintah harus mengestimasi rantai pasok pangan di Maluku. Karena wabah covid belum dapat diperkirakan berakhir dalam waktu segera”, imbun Ketua Fraksi PKS DPRD Maluku ini.
Karena menurutnya, dampak Covid 19 yang bertahan lama akan berpengaruh pada ketercukupan kebutuhan pangan, faktor distribusi, harga dan daya beli warga.
“Variabel daya beli masyarakat akan berdampak signifikan karena ikut mempengaruhi aksesibilitas ketersediaan pangan. Gangguan ini harus diwaspadai karena efeknya bisa menimbulkan kepanikan sosial”, tuturnya.
Maka, sewajarnya sebut Turaya, bersamaan pemerintah daerah menyusun langkah-langkah percepatan pemutusan wabah covid 19, juga ada action plan untuk penguatan basis pangan lokal.
“Kebijakan realokasi APBD Maluku tahun 2020 perlu diikuti dengan penguatan kebijakan ketahanan pangan lokal sebagai salah satu program prioritas di Maluku. Kebutuhan pangan lokal ini bahkan penting direncanakan untuk postur anggaran di APBD 2021” detail politisi dapil Kabupaten SBB.
Dia menyebut jika Gubernur dapat memimpin pencanangan gerakan penguatan ketahanan pangan lokal ditingkat provinsi. Dan mengarahkan agar seluruh daerah kabupaten/kota di Maluku juga mendorong hal serupa. Sehingga semuanya berjalan sinergi.
“Tak salah jika saya usulkan Pak Gubernur untuk memimpin launching ini. Lalu arahkan semua kabupaten/kota melakukan hal serupa. Sinergi ini akan memperkuat Maluku secara keseluruhan hadapi problem pangan yang sedang dan akan muncul karena Covid-19”,” usul Turaya.
Beberapa daerah memiliki kearifan dalam penguatan pangan lokal seperti Kota Tual, Maluku Tenggara, KKT dan Kabupaten Buru. Maka baginya, pangan lokal yang khas didaerah itu harus disupport dan diberi perhatian memadai. Sementara daerah lain mengoptimalkan lahan kosong dengan program menanam jenis makanan yang mendorong peningkatan pangan lokal.
“Banyak lahan kosong yang bisa dioptimalkan. Saya kira pemerintah daerah memiliki data dan informasi terebut. Ini didorong selain antisipasi efek Covid-19 tapi juga kebutuhan jangka panjang”, tutup Turaya. (**).
