Ambon, Wartamaluku.com – DPRD Provinsi Maluku terus mendorong Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) untuk bersama pemprov Maluku menangani ribuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Molomaru kabupaten Kepulauan Tanimbar. Demikian dikatakan Wakil Ketua DPRD Maluku Melkianus Sairdekut kepada wartawan diruang kerjanya Jumat 14/2/2020.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengeluarkan SK terkait dengan jumlah Rumah Tidak Layak Huni. Karena sampai saat ini belum mengetahui data pasti.
“Sebagai solusi saya mengusulkan untuk menanggulangi hal ini secara bersama dengan baik, penangangannya, jadi untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar berapa persen dan untuk Pemerintah Provinsi berapa persen, sehingga hal ini bisa menjadi tanggungjawab bersama.
Dikatakan, berapa pun jumlahnya, namun untuk penanganan tidak harus langsung selesai, tetapi akan diselesaikan secara bertahap agar semuanya bisa tertangani.
“Sebagai wakil rakyat, saya minta dukungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar maupun Provinsi Maluku secara bersama – sama menyelesaikan persoalan masyarakat kita yang ada di Kecamatan Molomaru”, ungkap anggota DPRD dapil KKT – MBD ini.
Selain itu, Sairdekut juga menginginkan suatu saat Gubernur Maluku juga bisa kunjungi kecamatan Molumaru yang ada di kabupaten Kepulauan Tanimbar, untuk melihat kondisi ril yang jauh dari ibukota kabupaten maupun Provinsi Maluku.” ujarnya.
“Karena menurut saya, persoalan ini wajib menjadi tanggungjawab bersama, apalagi secara moril saya menjadi perwakilan anggota DPRD asal Kabupaten Kepulauan Tanimbar”, tuturnya.
Di Kecamatan Molomaru, selain Rumah Tidak Layak Huni, ada juga infratruktur jalan yang merupakan usulan yang sangat lama namun baru sebagian yang dikerjakan.
“Saat ini infrastruktur jalan yang sudah ditangani yakni ruas jalan Ingel – Batuputih. Namun kami berharap mudah – mudahan status jalan di KKT bisa dibagi lagi ruas mana yang menjadi tanggung jawab Provinsi, karena hanya satu jalan saja yang merupakan jalan Provinsi.
Kami juga mengharapkan ada pengusulan baru untuk peningkatan yang lain, sehingga menjadi tanggung jawab bersama. Untuk akses jalan di Kecamatan Molomaru saat ini belum ada pengusulan status menjadi jalan Provinsi”. Harapnya. (WM).
