Ambon, Wartamaluku.com – Ketua Komisi C DPRD Provinsi Maluku Anos Yermias terus mendorong Pemerintah dan BUMD dalam mengoperasikan Kapal – kapal peyebrangan yang ada di Maluku.
Karena menurutnya, daerah Maluku ini sangat terkenal sebagai wilayah kepulauan oleh sebab itu, transportasi laut adalah sarana vital untuk menyambung antar pulau yang satu dengan pulau yang lain. Karena dengan transportasi laut akan memutus keterisolasian hingga ke pelosok – pelosok.
“Sejak awal Ketika saya menjabat sebagai ketua Komisi C DPRD Provinsi Maluku saya selalu menyuarakan Pengoprasian Kapal – kapal yang ada di Maluku. Bahkan sudah beberapa kali komisi C melakukan rapat dengan Balai Pelaksana Transportasi Darat 23 Maluku. Untuk membicarakan pengoperasian Kapal Motor Penyeberangan (KMP) yang dikelola oleh PT Pancakarya maupun BUMD – BUMD yang ada di Maluku, karena setiap tahun kita berharap ada intervensi dalam bentuk subsidi untuk pengoperasian kapal kapal Feri tersebut.” Ungkapnya kepada sejumlah wartawan di kantor DPRD Maluku selasa, 12/2/2019.
Anggota DPRD dapil Kepulauan Tanimbar – MBD ini menjelaskan tahun 2018 lalu Provinsi Maluku melalui Balai Pelaksana Transportasi Darat mengembalikan uang ke kas negara sejumlah 28 miliar, karena memang KMP – KMP yang diberikan atau yang dihibahkan oleh Pemerintah Pusat ke kabupaten – kabupaten itu tidak mampu mengelola kapal – kapal tersebut. Akibatnya uang itu harus dikembalikan padahal mencari uang ke pusat itu susah tapi kasih kembali kok gampang dan itu sangat berpengaruh. Tutur Yermias.
Hal itu menyebabkan tahun 2019 ini subsidi untuk pengoperasian kapal – kapal tersebut dikurangi yang tadinya lima puluhan miliar sekarang cuma tersisa 30 miliar dalam satu tahun.
“Seharusnya anggaran itu dikelola dengan baik, kita cari duit susah kemudian duit sudah datang kita kelola juga susah inilah sebabnya yang mengakibatkan kenapa transportasi laut kita juga terhambat.” Ucapnya.
Oleh karena itu, tahun 2019 ini KMP Sardinela kita terus dorong untuk segera beroperasi kembali. Sedangkan untuk KMP Marsela itu sangat disayangkan karena sampai hari ini kapal itu ditelantarkan oleh pengelolanya sendiri yakni PT BUMD Kalwedo.
Karena sampai hari ini BUMD Kalwedo belum menyelesaikan tunggakan biaya doking, kalau itu tidak diselesaikan secara otomatis kapal tersebut tidak bisa beroperasi lagi.
Selain itu juga, KMP Marsela sudah tidak terurus, kapal tidak terawat, padahal membangun sebuah kapal itu tidak gampang butuh waktu kemudian anggaran sangat besar mestinya kita di daerah berterima kasih karena masih ada dukungan dari Pemerintah baik Provinsi maupun Pusat. (WM)
