Ambon, Wartamaluku.com – DPRD Provinsi Maluku menerima kunjungan kerja (Kunker) dari DPRD DKI Jakarta. Kunker wakil rakyat ibukota negara itu merupakan tindak lanjut dari agenda yang sudah ditetapkan oleh Badan Anggaran (Banggar) maupun Badan Musyawarah.
Agenda tersebut dalam rangka membahas agenda kerja, sekaligus mendapat informasi tentang proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bersama DPRD Maluku.
“Mereka datang kesini hanya meminta informasi sekaligus berdiskusi tentang pembahasan anggaran di DPRD Provinsi Maluku dalam mengurus rakyat Maluku,”ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD Maluku, Anos Yeremias kepada wartawan disela-sela kunjungan tersebut Jumat (12/07/2024).
Pertemuan bersama perwakilan Anggota DPRD DKI, dijelaskan Anos dalam proses pembangunan, Maluku terkendala dengan kemampuan keuangan daerah. Hal ini jauh berbeda dibandingkan dengan luas wilayah Maluku yang berciri kepulauan.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat juga tergolong kecil, hanya berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Itupun dibagi hasilnya ke kabupaten/kota.
Keuangan daerah yang kecil tidak mampu untuk membiayai seluruh program dan kegiatan di Maluku. Bahkan sampai hari ini, intervensi program dan kegiatan dari pemerintah pusat melalui APBN masih sangat terbatas. Terbukti Masih banyak di infrastruktur seperti jalan dan jembatan, belum dirasakan sepenuhnya, terkhususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Apalagi saat ini Maluku sementara berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja, dikarenakan banyak infrastruktur penunjang ekonomi rusak akibat cuaca ekstrem.
“Banyak infrastruktur penunjang ekonomi rusak, banyak jalan yang longsor, banyak jembatan yang patah, demikian juga beberapa kecamatan juga terisolir bukan karena belum ada akses, ada akses tetapi semua pada putus, sehingga dibutuhkan anggaran yang cukup. Kedepan diharapkan pemerintah yang dibentuk di masa mendatang, mestinya jelih dan lihat ini,”tuturnya.
Anor berharap melalui pertemuan ini ada dampak positif, dalam hal keuangan daerah maupun pembangunan di Maluku.
“DKI juga dengan masalah yang kompleks, tetapi karena kekuatan atau anggaran mereka begitu besar, sehingga mereka sanggup dan mampu membiayai setiap program untuk kepentingan rakyat di DKI. Dari hal itu ada saling tukar menukar informasi, sehingga apa yang menjadi kendala Maluku dapat teratasi,”pungkasnya.(**)
