Ambon, Wartamaluku.com – Pembangunan Rumah Sakit (RS) Pratama Waesala, Kecamatan Huamual Belakang, yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menggunakan APBD tahun 2017 dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dinilai tidak tepat sasaran.
“Kemarin kita juga ada sedikit kebingungan dengan kebijakan Pemda SBB untuk menyiapkan fasilitas kesehatan disana,”ujar Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Atapary kepada wartawan di kantor DPRD Maluku, kemarin.
Dikatakan, seharusnya anggaran untuk pembangunan RS di Waisala diperuntukan untuk Rumah Sakit Umum (RSU) Piru, yang sampai saat ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini dokter maupun peralatan medis lainnya.
“Mestinya anggaran itu diusulkan untuk melengkapi SDM dan fasilitas yang ada di RSU Piru, apa urgensi bangun RS disana,”ucapnya.
Menurut Atapary, kebijakan yang dilakukan Bupati, Yasim Payapo dinilai tidak menjawab pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Karena untuk pasien melahirkan kronis harus dirujuk ke Ambon dikarenakan kekurangan fasilitas kesehatan.
“Hal-hal kecil saja tidak ditangani, mestinya ada kebijakan yang harus dilakukan mengantisipasi, sehingga tidak tertumpuk di Ambon,”ucapnya.
“Uang miliaran rupiah kalau itu di konversi untuk peralatan memperkuat RS di Piru, sebenarnya sudah bisa maksimal untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat,”tambahnya.
Semestinya dari anggaran tersebut, kata wakil rakyat dari bumi saka mese nusa ini, selain untuk penambahan fasilitas, lebih pembangunan RS dilakukan ke daerah pulau-pulau seperti Kelang dan Manipa.
“Jangan lagi membangun di daratan Seram karena RS di Piru, padahal jarak dari Waisala ke Piru 30 menit. akhirnya dibangun sekarang sudah kembali mau rusak tidak ada perawatan dan tenaga medis disana, akhrnya mubazir,”ungkapnya. (***)
