DPRD Maluku Minta Seluruh Satker BPJN Wilayah XVI di Evaluasi

Ambon, Wartamaluku.com – Pekerjaan proyek BPJN di Maluku dinilai gagal. Sebab banyak perencanaan yang diduga gagal sehingga dapat menyebabkan banyak konstruksi yang bermasalah. Untuk itu DPRD minta agar Kepala Balai Jalan Nasional Wilayah XVI Ambon agar mengevaluasi seluruh Kepala Satuan Kerja (Kasatker) yang ada di lingkup BPJN Ambon. Demikian dikatakan Ketua Komisi C DPRD Provinsi Maluku Anos Yeremias, kepada wartawan di kantor DPRD Maluku, Senin (11/02/2019).

Menurutnya, Banyak proyek-proyek Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah XVI Ambon, yang diduga gagal dalam perencanaan. Karena itu sebagai Ketua Komisi C saya minta seluruh Kepala Satuan Kerja (Kasatker) di lingkup BPJN Wilayah XVI Ambon di evaluasi bahkan bila perlu dicopot. Ungkapnya.

“Kepala BPJN Wilayah XVI Ambon yang baru saja dilantik, mestinya mengevaluasi seluruh Kasatker yang ada. Pasalnya, banyak jalan yang dikerjakan baru satu tahun sudah rusak. Itu berarti perencanaannya yang kurang tepat dan tidak memperhitungkan kondisi setempat. Kalau sudah tahu terjadi pergeseran – pergeseran mestinya sudah harus diantisipasi, yang Saya maksudkan, kalau mereka tahu secara teknis mereka pasti tahu struktur tanah tersebut kenapa pada saat jalan itu dikerjakan, tidak dilakukan pengawasan dengan baik”, Tanya Anos.

Anggota DPRD Maluku dapil MTB – MBD ini memberikan beberapa contoh seperti jalan dari Piru ke Taniwel di STA 32.200 itu masyarakat terancam tidak bisa melewati jalan tersebut dan bila tidak segera diperbaiki, maka kemungkinan ruas jalan itu terputus dan masyarakat tidak dapat bepergian dari dan ke Taniwel.

Selain itu, ada juga ruas jalan di Trans Yamdena, jalan di Pulau Kisar, jalan baru di hot mix tahun 2017 sudah rusak, ini akibat pengawasan dari Satker yang lemah.
Demikian juga, dengan ruas jalan di Kei Besar yang tidak berkualitas, meskipun sudah diperbaiki beberapa kali tetap saja rusak. Tuturnya.

Yermias juga menegaskan persoalan tersebut nantinya saat aspirasi akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementrian PUPR untuk mengevaluasi seluruh Satker yang ada di Maluku.

“Pada saat penyampaian aspirasi nanti kita minta Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR untuk mengevaluasi seluruh Satker. Sebab banyak ruas jalan dalam pandangan kita di Komisi C DPRD Maluku bahwa pekerjaan yang dikerjakan BPJN Ambon itu gagal.

Pekerjaan konstruksi yang bagus itu cuma pekerjaan di ruas jalan Taniwel- Saleman I, sedangkan yang lainnya jelek semua. Contohnya, jalan SS setiap tahun diperbaiki tetapi ,tetap saja rusak. Sebenarnya ada apa dengan jalan itu ,kok selalu membuat masyarakat kita resah ?,” herannya. (WM)