Ambon, wartamaluku. com- Ramli Mahulette, Anggota DPRD Maluku dari Partai Amanat Nasional (PAN) provinsi Maluku Ramly Mahulette, menegaskan sebaiknya Pemerintah Provinsi Maluku, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lakukan moratorium terhadap pembangunan sekolah-sekolah baru ,agar lebih efektif pemerataan guru serta anggarannya bisa digunakan untuk kebutuhan mendesak lainnya.kata Ramly kepada pers di kantor DPRD, Kamis (02/02/2018).
Menurutnya, berpendapat soal draft peraturan Gubernur tentang pembentukan,pencabutan,yang berkaitan dengan sekolah, bentuk sekolah baru, merger sekolah, dan pembatalan ijin-ijin yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,agar ditinjau kembali.
“Nah ,itu kalau tidak salah sudah pernah ada. Karena itu, sudah pernah dua kali rapat dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Saya pernah minta, kalau bisa sepanjang kebutuhan infrastruktur, multimedia, serta kebutuhan tenaga sumber daya guru SMA /SMK itu belum terpenuhi ,jangan lagi Gubernur menerbitkan ijin-ijin sekolah untuk bentuk sekolah yang baru,”ungkap Mahulette di Kantor DPRD Maluku.
Terangnya, bukan soal menghambat, kalau lihat dari dasar Undang-Undang itu ada dua hal. Pemerintah daerah berhak untuk membangun sekolah baru, masyarakat juga punya hak untuk membentuk/membangun sekolah baru, tapi ijin operasionalnya harus diajukan ke pemerintah daerah, untuk mendapatkan ijin.
“Lagi-lagi kalau soal ijin, sepanjang itu persyaratan memenuhi syarat, tapi kalau lihat belum mendesak,? Masih ada sekolah yang jarak tidak terlalu jauh, diefektifkan satu bangunan saja .Apalagi pemerataan guru belum sepenuhnya terealisasi ,supaya kebutuhan yang lebih penting dan mendesak bisa menggunakan anggaran tersebut, “tandasnya.
Setelah dikonfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Saleh Thio, dirinya juga mengakui memiliki keinginan yang sama untuk buat moratorium, guna mengefektifkan anggaran.
“Sebetulnya memang keinginan iya, tapi kan kita lihat konsep negara dulu. Jadi, perencanaan nasional seperti apa,kami berharap keberpihakan perencanaan nasional juga mempertimbangkan kondisi daerah,”pungkasnya. (WM-UVQ )
