Ambon, Wartamaluku.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menggelar rapat koordinasi bersama Anggota DPR dan DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku, pada Senin, 14 Mei 2025.
Kegiatan ini berlangsung di ruang paripurna DPRD Maluku, Karang Panjang, Ambon, dan bertujuan untuk membahas berbagai persoalan strategis yang dihadapi daerah, serta menjadi bahan masukan kepada wakil rakyat di Senayan untuk disuarakan ke pemerintah pusat.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, dan dihadiri oleh enam dari delapan wakil rakyat di Senayan.
Tiga Anggota DPR RI yang hadir adalah Mercy Barends, Saadiah Uluputty, dan Alimudin Kolatlena. Sementara dari DPD RI, yang hadir adalah Novita Anakotta, Nono Sampono, dan Boy Latuconsina. Dua lainnya, Widya Pratiwi Murad (DPR RI) dan Anna Latuconsina (DPD RI), tidak hadir dalam pertemuan tersebut.
Rapat berlangsung sekitar tiga jam dan menghasilkan berbagai masukan penting, antara lain terkait kelistrikan di daerah terpencil, infrastruktur jalan dan jembatan, layanan kesehatan dan pendidikan, hingga sarana prasarana penunjang lainnya.
Selain itu, isu-isu besar seperti transfer ke daerah, dana bagi hasil sumber daya alam perikanan, serta kebijakan pemerintah pusat terhadap hasil laut Maluku juga menjadi sorotan utama.
DPRD menilai bahwa meskipun Maluku memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan negara, namun alokasi dana yang diterima daerah sangat minim karena pembagian hasil dilakukan secara merata ke seluruh Indonesia, termasuk daerah non-penghasil.
Menanggapi masukan tersebut, Anggota DPR RI Saadiah Uluputty menegaskan bahwa berbagai aspirasi sudah disuarakan di tingkat pusat. Ia bahkan mengungkapkan bahwa perjuangan dilakukan secara keras. “Saya sampaikan secara keras di pusat sampai pukul meja, robek kertas,” ucapnya.
Namun, Saadiah juga menyoroti kurangnya gerakan dari tingkat daerah. Ia berharap ada komitmen kolektif untuk bergerak bersama, sehingga harapan masyarakat Maluku bisa lebih diperhatikan oleh pemerintah pusat.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi awal dari sinergi yang lebih kuat antara DPRD Maluku dan perwakilan di Senayan dalam memperjuangkan kepentingan daerah, terutama dalam menghadapi isu strategis seperti Blok Masela, Gunung Botak, energi dan sumber daya mineral, serta perlindungan hak masyarakat adat. (WM/tim).
