Ambon, Wartamaluku.com – Upaya pemindahan ibukota Provinsi ke pulau Seram mulai dibicarakan baik dikalangan masyarakat maupun para elit politik. Salah satunya DPRD Provinsi Maluku.
Sesungguhnya DPRD Provinsi Maluku mendukung langkah Gubenur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih, Murad Ismail-Barnabas Orno (BAILEO) untuk memindahkan Ibukota Provinsi Maluku ke Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah.
“Komisi A DPRD Provinsi Maluku mendukung visi dan misi dari BAILEO yang dalam kampanye salah satu poinnya adalah memindahkan ibukota Provinsi Maluku Dari Kota Ambon, ke pulau Seram.
Bagi saya, ini bukan hal yang baru. Terkait sejarah, tak diragukan lagi bahwa Proklamator dan Presiden Soekarno yang meletakan batu pertama untuk Kota Masohi, dan diminta agar menjadi pusat pemerintahan di Maluku.
Penamaan Masohi adalah kristalisasi ajaran Bung Karno, yaitu gotong royong,” kata Ketua Komisi A DPRD Provinsi Maluku, Melkias Frans kepada wartawan, di Ambon, Senin (6/8).
Menurutnya, Bupati Maluku Tengah, Abua Tuasikal, dan DPRD setempat harus segera menindaklanjuti secara administratif dan fisik mempersiapkan daerah tersebut, dengan membuat keputusan bersama menyatakan, bahwa Kota Masohi sebagai Ibukota Provinsi Maluku, dan ditingkatkan status daerah otonomnya menjadi kotamadya, dan mempersiapkan 4 kecamatan pendukung.
“Dan setelah itu dibawah ke provinsi, disana Kami di Komisi A DPRD Provinsi Maluku menunggu, untuk kita lahirkan lagi keputusan bersama Gubernur dan Pemerintah Provnsi Maluku untuk melahirkan peraturan pemerintah, terkait dengan ibukota Provinsi Maluku yang akan dipindahkan ke Kabupaten Maluku Tengah,” kata Frans.
Saat disinggung mengenai Ibukota Maluku Tengah yang baru, mengantikan Kota Masohi, Frans menyarankan, agar dipindahkan ke Seram Selatan, sebagai penganti Ibukota Kabupaten Malteng.
“Pemukiman baru akan muncul di sekitar pusat pemerintahan ibu kota. Terjadi pertambahan penduduk atau minimal seluruh pegawai Pemprov dan instansi pusat setingkat Pemrov serta anggota DPRD Provinsi Maluku dan keluarga di sekitar pusat perkantoran pemerintah provinsi,” kata dia.
Dia menilai, pemindahan ibu kota Provinsi Maluku juga akan berdampak pada timbul dinamika ekonomi baru, lantaran tumbuhnya pemukiman baru. Selain itu, usaha pertanian rakyat juga akan semakin dinamis dan produktif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Alasan kedua (pemindahan ibu kota) karena daya dukung Kota Ambon yang sudah tidak sanggup lagi. Tingkat urbanisasi ke kota sangat tinggi. Sementara kebutuhan perumahan meningkat, dan ketersediaan lahan untuk pemukiman terbatas,” tuturnya.
Frans mengatakan, kawasan serapan air di kota musik tersebut telah beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman, dan setiap tahunnya akan semakin meluas. Alhasil, setiap musim penghujan Kota Ambon berpotensi tergenang banjir dan longsor, akibat air hujan yang tidak lagi tertahan di area perbukitan.
“Akibatnya tiap tahun terjadi musibah banjir dan longsor. Ancaman pencemaran Teluk Ambon juga terjadi akibat beralihnya fungsi lahan di area perbukitan dan abrasi kawasan perbukitan. Setiap kali hujan, air keruh dan lumpur mengalir ke laut, sampah-sampah juga menutupi habitat laut di Teluk Ambon. Pencemaran akan meluas setiap musim hujan,” paparnya.
Menurut dia, kepadatan lalu-lintas di Kota Ambon juga semakin parah. Pasalnya, kota manise ini menjadi pusat pemerintahan, pusat pendidikan, serta pusat ekonomi.
“Dinamika aktivitas masyarakat dan transportasi juga semakin tinggi. Tingkat kepemilikan kendaraan bermotor meningkat, mengakibatkan kepadatan dan kemacetan lalu lintas yang semakin parah,” ucapnya.
Frans menambahkan, pencanangan pemindahan Provinsi Maluku ke Pulau Seram tidak akan berdampak negatif bagi perkembangan Kota Ambon. Sebab, Kota Ambon akan tetap menjadi kota pendidikan, kota transit bisnis, dan pusat ekonomi.
