DPRD Maluku Desak Gubernur Turunkan Angka Kemiskinan

Ambon, Wartamaluku.com – DPRD Provinsi Maluku desak Gubernur Maluku Murad Ismail untuk memperioritaskan penurunan angka kemiskinan di daerah bumi Maluku yang cendrung naik sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) pada penghujung akhir tahun 2019 lalu.
Hal tersebut di kemukakan ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury kepada wartawan usai memimpin rapat paripurna di gedung wakil rakyat DPRD Maluku pada lokasi Karang Panjang Ambon pada Jumat 17/01/20.

Dijelaskan Wattimury salah satu bagian penting kerja pemerintah daerah di bawah kepemimpinan gubenur Maluku Murad Ismail adalah mengurangi angka kemiskinan di Maluku yang cendrung meningkat saat ini.

Oleh karena itu sebagai lembaga perwakilan rakyat, maka DPRD Maluku akan mengawasi secara ketat berbagai program kerja gubenur Maluku bersma jajarannya pada setiap OPD dalam penggunaan anggaran APBD Maluku 2020 sehingga dapat memberikan manfaat bagi kesejatraan masyarakat salah satunya adalah pengurangan angka kemiskianan di daerah Maluku.

Pada setiap OPD, diharapkan untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik, teruatama yang bersinggungan langsung dengan pemberdayaan masyarakat , maka harus lebih diperioritaskan dengan demikian maka secara otomatis akan terbuka peluang-peluang usaha baru terutama bagi masyarakat menengah kebawah yakni pengembangan usaha ekonimi kreatif.”tuturnya.

Setiap program yang dijalankan kata Wattimury, tidak hanya melihat bahwa terselesiakannya program kerja tersebut tetapi harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan ke masyarakat dari program yang dikerjakan tersebut dengan demikian diharapkan angka kemiskinan akan menurun sesuai dengan yang diharapkan bersma.

“Dengan program – program yang ada  ini angka kemiskinan bisa ditekan setiap tahun sebagai mana direncanakan. Selaku ketua DPRD Provinsi Maluku dirinya sampaikan bahwa sekarang berdasarkan data BPS ada peningkatan jumlah kemiskinan di provinsi Maluku ini semua akan menjadi masukan dan menjadi cacatan bagi DPRD agar lebih lagi mendesak pemerintah daerah terutama OPD – OPD yang berhubungan langsung dengan pemberdayaan masyarakat untuk lebih efektif melakukan tugas – tugas di lapangan sehingga akngka kemiskinan bisa diturunkan” Ujarnya.

Dirinya memastikan DPRD akan tetap mengawasi seluruh program kerja pemerintah dibawah kepemimpian gubenur Maluku Murad Ismail dimana dalam program-program kerja yang telah disusun gubenrur Maluku dan wakil gubenur Maluku dalam memulai penggunaan anggaran APBD 2020″cetusnya.(**)

Pos terkait