Ambon, Wartamaluku.com – DPRD Provinsi Maluku telah mengagendakan pelaksanaan pengawasan terhadap realisasi program dan kegiatan di 11 Kabupaten/Kota. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Maluku.
DPRD Maluku akan melakukan pengawasan terhadap realisasi program dan kegiatan yang didanai melalui APBD maupun APBN. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Komisi II DPRD Maluku menjadi pihak yang aktif dalam pengawasan ini. Selain itu, pengawasan ini juga akan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas ESDM, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, serta Dinas Ketahanan Pangan.
“Sesuai keputusan Bamus, pengawasan ini seharusnya dilaksanakan pada awal Februari. Namun, pelaksanaannya ditunda hingga setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2025-2030, Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath, yang akan berlangsung pada 20 Februari 2025 di Jakarta,” ungkap Ketua Komisi II, Irawadi kepada wartawan di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, senin (18/02/2025).
Menurutnya, Pengawasan akan mencakup 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, di mana program-program yang dibiayai APBD dan APBN dijalankan.
Ketua Komisi II DPRD Maluku, Irawadi, menegaskan bahwa pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa setiap program dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan data penerima manfaat (by name by address). Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka akan menjadi temuan dalam evaluasi DPRD.
Dikatakan, sebelum turun ke lapangan, DPRD telah mengadakan rapat dengan OPD terkait untuk membahas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Data yang diperoleh dari OPD akan dipelajari dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. DPRD juga berharap OPD dapat turut mendampingi dalam pengawasan agar dapat memberikan penjelasan langsung terkait pelaksanaan program di daerah.
“Dengan adanya pengawasan ini, kami berharap realisasi program pemerintah dapat berjalan efektif dan tepat sasaran guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku,”tutunya. (WM/tim)
