Ambon, Wartamaluku.com – Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah melakukan kunjungan kerja ke DPRD Maluku guna mempertanyakan anggaran gempa.
Pasalnya, sudah dua tahun berlalu, dana bantuan Gempa hingga kini belum juga diterima oleh masyarakat, terkhusunya di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).
Dalam kunjungannya, Anggota DPRD Maluku ditemui langsung oleh Wakil Ketua DPRD Maluku, Azis Sangkala, yang menfasilitasi untuk bertemu langsung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku.
“Jadi kami sudah fasilitasi mempertemukan langsung dengan BPBD Provinsi Maluku, sehingga mendapat penjelasan secara umum, untuk permasalahan dari penyelesaian hak-hal korban bencana Gempa di kecamatan Salahutu,”ujar Sangkala kepada wartawan usai pertemuan di kantor DPRD Maluku, Rabu (21/4/2021).
Dari pertemuan tersebut, Sangkala mengakui dalam pelaksanaannya masih banyak kendala, sehingga progres di Malteng baru mendekati 50 persen.
Untuk itu, dirinya mendorong agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dan seluruh fasilitator bisa mempercepat kerja kelompok dalam menjawab aspirasi dari wakil rakyat Malteng.
Ketua DPW PKS Maluku ini, juga mengingatkan BPBD dan DRPD Maluku agar proaktif menyelesaikan permasalahan internal, seputar masalah di dalam negeri, terkait kelompok dan sebagainya, agar proses penyelesaian bisa lebih cepat.
Menindaklanjuti apa yang disampaikan Sangkala, Anggota Komisi I DPRD Maluku Arman Walo mengungkapkan dari keterangan BPBD Maluku, ternyata masih ada kendala, sehingga membuat dana yang sudah disalurkan pemerintah pusat tidak bisa dicairkan.
Misalnya, permasalahan di pemerintahan negeri, dan validasi data. Ternyata sampai hari ini ada kelompok penerima yang tidak memiliki KK dan KTP.
“KTP dan KK merupakan unsur wajib. Itu hal-hal teknis yang kita konfitmasi ke kabupaten bisa mempercepat,”cetusnya.
Untuk itu, dirinya berharap kepada seluruh masyarakat penerima bantuan bisa mensukseskan program penanggulangan ini. Sehingga usulan tambahan ke pemerintah pusat bisa berjalan lancar.
“Kalau proses awal ini bisa didukung oleh masyarakat, pasti semua berjalan lancar. Jadi masyarakat semua harus menudukung proses yang sudah ada,”ucapnya.
Tak lupa dirinya juga meminta dukungan dari BPBD Provinsi Maluku, agar melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap proses pelaksanaan dilapangan, sehingga tidak memunculkan masalah yang dapat merugikan masyarakat. (WM)
