Ambon, Wartamaluku.com – Wakil Ketua DPRD Jambi Takjubnya Chumadi Zaidi menilai potensi Pariwisata yang ada di Maluku sangat indah, Hal ini dikatakan olehnya,kepada wartawan, disela-sela kunjungan para Anggota DPRD Jambi di DPRD Maluku,Kamis (09/11/2017).
“Mengenai keunggulan kooperatif, kalau Saya lihat disini mengenai masalah pariwisata. Kalau dikelola secara baik saya yakin pasti lebih bagus dari Bali . Di Bali airnya masih agak buram.tapi kalau disini jernih.apalagi ikan-ikan segarnya, itu lihat saja ,”ungkap Zaidi, di Ruang Paripurna usai pertemuan bersama Pimpinan dan Anggota DPRD Maluku ,yang beralamat di Karang Panjang, Ambon.
Menurut politisi asal PDI Perjuangan ini,Pimpinan dan Anggota DPRD Jambi yang berjumlah delapan orang, studi banding terkait bagaimana mekanisme masalah pembahasan APBD mulai dari bawah itu sama,hanya saja masalah program-program yang mungkin berlainan.
“Kunjungan kami ,bagaimana melihat mekanisme pembahasan APBD . Kelihatannya hampir sama,tapi yang jelas kita lihat potensi wisatanya sangat bagus sekali,”jelasnya.
Dirinya berharap, mudah-mudahan Maluku,Ambon lebih bagus lagi dari sekarang.
Dikesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Maluku Said Mudzakir Assagaff selaku Pimpinan Dewan yang menerima rombongan menambahkan, mereka ingin mengetahui bagaimana proses pembahasan APBD kita di sini dan bagaimana mekanisme pengelolaan agenda di DPRD provinsi.
“Kami juga harus mengakui bahwa kita juga tidak luarbiasa hanya karena mereka itu provinsi satu daratan kontinental.Mungkin mereka ingin mendengarkan bagaimana cara kita mengelola situasi kita di provinsi ini, terkait dengan agenda provinsi ,yang luas wilayahnya seperti ini,”ujarnya.
Lanjut politisi PKS Maluku ini, Pimpinan dan Anggota DPRD Jambi yang hadir, kaget karena luas wilayah Maluku puluhan kali lipat dari luas wilayah Jambi.
Dari 50 sekian km2 ,luas wilayah kita di Maluku 700an. Jadi tentu, secara teknis ada hal-hal yang beda. Selain itu tuturnya,bagaimana hubungan kita bersama dalam hal ini ,mitra pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah.
