Jakarta, Wartamaluku.com – Gubernur Maluku, Murad Ismail, diundang secara khusus oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Edhy Prabowo, untuk membahas kebutuhan Maluku di bidang kelautan perikanan. Pertemuan yang berlangsung santai dalam suasana kekeluargaan itu diadakan di ruang rapat menteri sambil makan siang, Kamis (14/11).
Pada kesempatan itu, Murad meminta agar KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) memberikan perhatian khusus kepada Maluku, mengingat potensi perikanan terbesar nasional berada di Maluku.
“Saya harap Maluku bisa mendapat perhatian dan perlakuan khusus dari KKP. APBD kami sangat kecil untuk bisa mengelola potensi perikanan kami yang besar,” pinta Murad.
Didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Romelus Far-far, Murad berharap agar program-program KKP dapat didorong masuk ke Maluku untuk mendukung akselerasi (percepatan) pembangunan daerah ini.
Dikatakannya, Maluku merupakan kawasan yang memiliki potensi laut besar, tersebar luas di tiga wilayah pengelolaan perikanan (WPP) RI dan kawasan konservasi Maluku, serta sebagian besar pulau-pulau di luar Maluku. Potensi dan kekayaan sumberdaya alam ini menjadi pekerjaan rumah untuk dimaksimalkan pengelolaannya untuk kepentingan masyarakat dan daerah.
Potensi besar perikanan itu, tersebar di tiga WPP yang totalnya mencapai 3,055,504 ton / tahun, dengan mengumpulkan 431,069 ton / tahun di WPP RI Laut Banda (714), dan 631,701 ton / tahun di WPP RI Laut Seram (715). Sementara potensi perikanan di WPP RI Laut Arafura (WPP RI 718) mencapai 1.992.731 ton / tahun.
Saat ini, lanjut Murad, setidaknya ada sejumlah persoalan yang harus diatasi di sektor kelautan perikanan khususnya di wilayah Maluku yakni regulasi, masih kurangnya sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat nelayan dan pesisir, serta implementasi teknologi di bidang kelautan perikanan.
“Tadi di Istana Negara, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakan ke saya, kalau dia punya teknologi di bidang perikanan yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan nelayan. Dia minta agar Jawa Barat melalui teknologi yang dimiliki ini bisa bekerjasama dengan Maluku. Saya bilang ayo, selama itu untuk kepentingan masyarakat banyak, mari kita kerjasama,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Edhy Prabowo bertekad akan menjadikan Maluku sebagai kawasan perikanan terintegrasi. “Maluku itu punya laut yang luas. Bisa kita kembangkan perikanan tangkap, budidaya hingga pengolahan. Kedepan saya ingin menjadikan Maluku sebagai kawasan perikanan terintegrasi,” tekadnya.
Salah satu persoalan yang menjadi penghalang selama ini, kata Edhy, adalah tersumbatnya komunikasi antara KKP dengan Pemerintah Provinsi Maluku. Padahal, sektor yang menjadi unggulan daerah ini adalah kelautan perikanan.
“Untuk Maluku, saya akan buka komunikasi dua arah. Masalah kita selama ini adalah tidak lancarnya komunikasi sehingga mengakibatkan misskomunikasi. Setelah ini, dinas teknis langsung saja sampaikan apa yang menjadi kebutuhannya,” kata Edhy.
Lebih lanjut dia katakan, sejumlah regulasi yang menjadi hambatan juga akan dievalusi. “Kami akan sederhanakan regulasi yang selama ini menjadi masalah,” janjinya.
Dalam pertemuan itu, Menteri Edhy Prabowo didampingi sejumlah pejabat di KKP yakni Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo, Dirjen Penguatan Daya Saing Agus Suherman, serta pejabat dari Ditjen Budidaya serta Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. (**)
