Ambon,Wartamaluku.com- Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon di ketahui memiliki hutang kepada pihak ketiga sebesar Rp 37 miliar seperti pekerjaan infrastruktur puskesmas dan lain sebagainya yang ada di Kota Ambon yang saat ini dipimpin carateker walikota ambon.
Bocoran ini di sampaikan Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Ambon, Rovik Affifudin kepada wartawan di Baileo Rakyat Belakang Soya, Rabu (11/1/2016) Menurut Affifudin hal ini di ketahui didalam rapat penutupan tahun anggaran 2016, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon “Iya, jadi betul Pemkot Ambon diketahui mempunyai hutang kepada pihak ketiga senilai Rp37 milyar,”kata affifudin
Katanya lagi, dari Rp37 milyar yang menjadi hutang pemerintah kota,sebanyak Rp24 milyar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) khususnya pada termin ke-4 yang dikuncurkan oleh pemerintah pusat (pempus) “untuk itu, Kita telah melakukan rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD), secara utuh,”jelasnya.
Menurutnya, Keterlambatan pencairan, disebabkan lantaran kurang tanggapnya pemerintah kota dalam hal pemasukan laporan ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan sesuai amanat PMK Nomor 48 tahun 2016.
Padahal,menurut senator PPP ini, PMK tersebut telah mengisyaratkan jika laporan tidak dimasukan berbatas 15 Desember 2016 pukul 17.00 WIB, maka DAK tidak lagi dikucurkan ke daerah Rovik menerangkan, dari anggaran senilai Rp24 milyar, pada prosesnya, pemerintah kota melalui Dana APBD tahun 2016 telah melakukan pembayaran pekerjaan yang bersumber dari DAK senilai Rp7,8 milyar, namun dengan angka sekecil itu belum mampu melunasi hutang kepada pihak ketiga.
Ditambah lagi, dengan anggaran 13,8 milyar yang belum dilunasi. padahal, sebagian kontraktor telah menyelesaikan pekerjaannya. “olehnya itu, Akibat keterlambatan, maka sebagian kontraktor yang pekerjaannya belum diselesaikan, maka mereka lebih memilih berhentipekerjaan tanpa ada pembayaran,”terangnya.
Guna mensiasati, peristiwa tersebut katanya, Kepala Badan Keuangan Kota Ambon Robert Silooy telah menyampaikan bahwa ada sisa dana sekitar 29 milyar yang terdiri dari dana sertifikasi guru dan dana TPP Guru.
Hal ini akan digunakan untuk melunasi hutang tersebut. Dirinya justru menambahkan, dalam tahun ini pemerintah kota akan melakukan efisiensi yang nilainya bisa ditargetkan diatas Rp20 milyar. Proses ini dilakukan untuk mempercepat proses pelunasan hutang pemerintah.
“Suka dan tidaknya, tahun ini kita akan melakukan efisiensi dan setelah dihitung ada sekitar 20 milyar lebih, Kami desak untuk seluruhnya dipakai untuk proses pelunasan,”tuturnya sembari menambahkan TAPD Kota Ambon bersama Tim Anggaran DPRD sementara melakukan konsultasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri,ungkapnya
