Dobo, Wartamaluku.com – Deputi Pengembangan Potensi dan Pengelolaan Perbatasan Nasional Republik Indonesia Ir. H. Boytenjuri,Ces dan Rombongan melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Aru, Rabu 10/7/2019.
Dalam arahan singkatnya Ir. H. Boytenjuri,Ces. menjelaskan Rencana induk 2020-2024 kita akan memasukan Lokpri kecamatan perbatasn di indonesia secara tata ruang berjumlah 663. Kita melilih 147 lokpri termasuk di dalamnya Salah satu Kecamatab di Kab. kep Aru yaiti masuknya dua Lokpri, kedepan kita membangun pemerintah melalui UU 43 th 2008 tentang wilayah negara kita akan membentuk daerah tertinggal .
Untuk membangun daerah perbatasan kita menginginkan daerah di bantu oleh APBN untuk pembngunan daerah perbatasan, supaya anggaran perbatasan itu turun tepat sasaran maka pemerintah daerah harus berupaya dengan keras supaya anggaran APBN untuk perbatasan terlealisasi di kabupaten Kepulauan aru ada wilayah yang berbentuk kepulauan dan dihuni masyarakat maka himbuan dari kami pemerintah harus paham, dengan banyaknya kekurangan fasilitas dan prasarana.
Kementrian dan lembaga dengan adanya undang 23 th 2004 untuk pengelolaan perbtasan di tarik di pemerintah pusat dikarnakan kuranggnya anggaran daerah, pemerintah kab.kota dan provinsi mempunyai kewenangan untuk membngun wilayahnya sendiri demi kesejhteraan masyarakat perbatasan maupun daerah terpencil, permasalahan yang muncul dalam upaya meningkatkan efektivitas tata kelola pengelolaan perbatasan semakin kompleks.
Misalnya, persoalan batas dan lintas negara serta pengelolaan potensi dan infrastruktur.
Seluruh masalah yang ada perlu dikelola. Kementerian dan lembaga teknis yang membangun perbatasan ingin agar BNPP berperan aktif sebagai mediator dan koordinator. Ini penyemangat kita terlibat secara konkret untuk fasilitasi dan mediasi persoalan batas negara, termasuk pembangunan kawasan. BNPP berupaya meningkatkan keterampilan dalam penyelesaian permasalahan dan pengambilan keputusan. Dibutuhkan sinergi yang solid antara pejabat dan pegawai di lingkungan BNPP dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Pertama, terkait efektivitas koordinasi BNPP dengan kementerian dan lembaga dalam perencanaan, anggaran, rencana induk dan rencana aksi pengelolaan di kawasan perbatasan.
Kedua, memerintahkan kelompok ahli (dan pejabat struktural BNPP agar sering ke lapangan. Ketiga, BNPP sepatutnya berperan optimal dalam penanganan perbatasan negara. Kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di kawasan perbatasan tetap wajib ditingkatkan. Sebab, kuantitas SDM perbatasan masih kurang. Banyak pegawai yang ternyata belum dilimpahkan dari daerah ke PLBN.
Seluruh SDM di perbatasan juga diingatkan agar mempelajari hukum internasional. Dengan begitu, apabila muncul permasalahan dengan negara tetangga, setidaknya SDM yang ada memiliki kemampuan untuk mengatasi.
Perlu untuk diketahui Kota dobo sebagai penyokong atau pemangku daerah lainnya di wilayah kab. Kep Aru sebagi kota multifungsi supaya di daerah kepulauan lainnya untuk memenuhi kebutuhan bisa tersalur dengan mudah, harapan kami pemerintah daerah harus bekerja keras memajukan utamanya di Kota dobo sarana prasarana harus lengkap demi mensejahterakan masyarakat, dengam sudah majunya Kota Dobo Kab. Kep Aru daerah kepulauan di wilayah Aru seiringnya waktu dikit demi sedikit akan mengalami perubahan menjadi lebih baik.
Sementara itu Bupati Kepulauan Aru dr Johan Gonga dalam arahan singkatnya mengatakan Pemerintah daerah mengucapakan terimakasih atas kunjungan rombongan Deputi di Kab. Kep Aru Karena Kab. Kepulauan Aru merupakan daerah perbatasan daerah terpencil dimana harus diperhatikan lebih dari pemerintah daerah guna menunjang pertumbuhan perekonomian dan infarastruktur untuk kesejahteraan Masyarakat Kab. Kep Aru, pemerintah daerah sudah berupaya banyak untuk pembangunan infrastrukur kami butuh dukungan dan dana dari pusat agar realisasi pembangunan segera terlaksanakan.
Untuk kita ketahui bersama Kabupaten Kepulauan Aru di bidang kesehatan membangun pada saat ini proses pembangunan 9 Puskesmas setingkat Nasional di kecamatan di wilayah Kab. Kep Aru pada saat ini keterlambatan yang menjadi kendala dan juga terkait dengan SDM kita kekuranga tenaga kesehatan dokter sepesialis dan tenaga kerja di bidang kesehatan lainnya pembngunan di bidang pendidikan kita mengalami kendala tenaga pendidik, dan tidak kalah pentingnya permasalahan transportasi yang sangat kurang karna daerah kita kepulauan transportasi laut sangat dibutuhkan masyrakat, apa bila semua kendala sudah terpenuhi kab. Kepulauan Aru akan bisa lebih maju, mengurangi angka kemiskinan kesejahteraan masyarakat terjamin.
Hadir dalam acara tersebut, Forum Koordinasi pimpinan Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Para Pimpinan OPD, serta tamu undangan lainnya.(WM/HK)
