Ambon, Wartamaluku.com – Anggota Komisi A DPRD Maluku Amir Rumra mengaku, pemekaran adalah jalan terbaik untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, di wilayah timur. Ungkapnya kepada sejumlah wartawan di kantor DPRD Maluku Selasa (22/01/2019).
Menurutnya, salah satu pemekaran yakni pemekaran tenggara raya ini tidak berhenti, perjuangan tetap berjalan dan saat ini sementara menunggu proses di pusat.
“Kita selalu sampaikan, bahwa pemekaran adalah jalan terbaik karena pemekaran dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah Timur. Oleh sebab itu, Perjuangan tidak berhenti. Perjuangan tetap dan sementara ini kita menunggu proses dari pusat, termasuk pemekaran Tenggara Raya. Karena itu juga menjadi isu sentral di semua daerah.Tenggara Raya yang jadi opini besar, untuk harus dimekarkan ke depan. Oleh karena itu, memang pemekaran bukan sesuatu hal yang tabu. Sebenarnya kita di daerah timur ini, pemekaran ini harus ujung tombaknya,”ungkapnya.
Selain itu, menurut Rumra, dimana – mana selalu berbicara tentang dana pusat ke daerah itu, tidak sesuai dengan kondisi kearifan kita, bahwa, pendapatan Negara dalam bentuk hasil laut ke pusat itu, kalau ditukar dan dikembalikan dengan hitungan DAU kecil, belum cukup Rp20 miliar untuk 11 kabupaten dan kota,di tambah provinsi.
Sementara, kita punya pendapatan besar semua hasil laut di pusat, mereka hitung dengan pendekatan daratan, sebenarnya kita rugi. Oleh karena itu, dengan cara elegan yang sesuai dengan amanat Undang-Undang, satu-satunya adalah pemekaran wilayah.
Sebut Ketua Fraksi PKS ini, dari 13 wilayah daerah otonomi baru di Maluku yang diusulkan ke pusat ada empat wilayah di tenggara yakni, Kei Besar,Tanimbar Utara, Aru Perbatasan dan Pulau-Pulau Terselatan. Juga,ditambah pemekaran provinsi Maluku Tenggara Raya.
“Sudah jadi opini di tengah masyarakat dan sudah konsolidasi ke bawah terkait pemekaran provinsi Tenggara Raya. Kemungkinan selesai pemilu, kepala-kepala desa sudah melakukan koordiansi terkait dengan itu.Tidak mungkin kita lakukan gerakan lain-lain, karena NKRI harga mati. Sebagai wakil rakyat, apalagi yang duduk di Komisi A yang selama ini, secara terang-terangan dan sudah sampai hari ini, tidak berhenti kita bicara pemekaran. Walaupun pemerintah pusat tetap tutup, kita tetap cari jalan seperti apa ,harus tetap pemekaran. Tidak ada jalan lain untuk bagaimana, kita bicara sejajar infrastruktur kita dengan daerah barat, pemekaran itu satu-satunya,”tegasnya.
Apalagi, tambahnya,sekarang setiap kali penerimaan CPNS, baru dalam jangka waktu 5 tahun diterima.Setelah diterima passing gradenya 7 dan passing grade 7 sebagai anak daerah, Saya tidak setuju. Dan lagi,kalau bilang orang Maluku atau orang Indonesia Timur itu bodoh,itu salah. Kita bodoh karena akses dan itu sebenarnya tidak fare.
“Kita harapkan teman-tenman empat orang yang nanti mewakili Maluku di DPR RI, membicarakan situasi ini. Kalau bisa, di barat passing grade 7, disini 4 atau kita off line saja. Oleh karena itu, yang kita harapkan kalau pemekaran pasti konsekuensi penerimaan CPNS pasti langkahnya, ada seleksi dan lelang jabatan esselon II serta banyak hal yang pasti kita dapatkan,” harapnya. (WM)
