Ambon, Wartamaluku.com – Direktur Utama PD Pancakarya, Rusdy Ambon, menjelaskan, dana penyertaan modal yang diajukan perusahaan milik daerah ini ke Pemerintah Provinsi Maluku sebesar Rp12 miliar, bukan Rp15 miliar sebagaimana diberitakan salah satu media online hari ini.
Dana yang diperuntukkan untuk pembangunan Kantor PD Pancakrya ini pun, kata dia, telah mendapat pemotongan sebesar 50 persen, karena digunakan untuk penanganan wabah Covid-19.
“Sesuai berita yang disampaikan, alokasi dana penyertaan modal untuk PD Pancakarya Rp15 miliar, itu tidak benar. Alokasinya sebesar Rp12 miliar, dan setelah dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Maluku untuk kebutuhan Covid-19, mendapat pemotongan sebesar 50 persen sehingga tersisa Rp6 miliar,” kata Rusdy Ambon di ruang kerjanya, Rabu (13/5).
Dirinya menegaskan, sejak PD Pancakarya berdiri tahun 1963, belum pernah ada penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Maluku. “Jadi, bagi Pancakarya kalau diberikan alhamdulillah, kalau tidak juga tidak ada masalah. Sejak tahun 1963, yang namanya penyertaan modal untuk PD Pancakarya itu belum pernah ada,” tandasnya.
Ia menegaskan, penyertaan modal yang diajukan pihaknya tidak diterima dalam bentuk uang, namun dalam bentuk sarana-prasarana yakni pembangunan Kantor PD Pancakarya demi menaikkan performa dari perusahaan pelat merah ini.
“Jadi, penyertaan modal ini dalam bentuk sarana dan prasarana. Bukan dalam bentuk uang. Ini untuk kepentingan pembangunan Kantor PD Pancakarya, berarti kepentingan Pemerintah Provinsi Maluku,” kata mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Maluku ini.
Karena adanya wabah Covid-19, pihaknya juga mendapat pemotongan anggaran sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku. “Karena terjadi pemotongan anggaran untuk kebutuhan penanganan Covid-19, pembangunan kantor pun akan kita lakukan secara bertahap. Kita sesuaikan dengan kondisi mengingat saat ini ada Covid-19” jelasnya.
Semenjak ditunjuk menjadi Dirut PD Pancakarya oleh Gubernur Maluku, Murad Ismail, pada 20 Mei 2019 lalu, Rusdy Ambon terus menggerakkan perusahaan daerah yang sempat mengalami masa kritis karena terlilit hutang ke pihak ketiga, termasuk tidak membayar gaji para karyawannya.
PD Pancakarya saat ini semakin menunjukkan performanya yang sehat. Semakin membaiknya manajemen perusahaan ini membuat PD Pancakarya dibawah kepemimpinan Rusdy yang belum genap satu tahun ini, bahkan sudah bisa menyetor dana Rp1 miliar ke daerah, dan tercatat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dijelaskannya, semenjak dirinya ditugaskan oleh Gubernur menjabat posisi Dirut PD Pancakarya, dirinya senantiasa mengacu pada empat rekomendasi dari Bappeda dan Lembaga Penelitian Universitas Pattimura yang perlu diprioritaskan oleh PD Pancakarya, termasuk perusahaan daerah lainnya.
“Empat prioritas ini harus dilakukan perusahaan daerah untuk bisa menaikkan performa perusahaan, sehingga bisa menyetor target PAD ke daerah,” ujarnya.
Empat hal yang menjadi prioritasnya saat ini yakni, seluruh jajaran direksi hingga karyawan harus bisa bekerjasama, serta mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku, “Siapa pun yang kerja disini, apabila tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, pasti kita peringati,” tegasnya.
Persoalan kedua, lanjut dia, adalah sarana-prasarana masih belum memenuhi standar sehingga perlu ada peremajaan seperti gedung kantor. Ketiga adalah pengembangan SDM, dan keempat, perlu ada inovasi dan ekspansi bisnis.
“Keempat hal ini sementara saya buat. Seluruh karyawan harus disiplin dan mengikuti peraturan yang ada. Penguatan kapasitas karyawan juga menjadi prioritas, ada uang, ada bimtek (bimbingan teknis) saya suruh mereka ikut untuk meninggkatkan SDM mereka. Kantor PD Pancakarja juga perlu direnovasi karena ini menyangkut dengan performa perusahaan. Terakhir adalah soal inovasi. Semoga setelah wabah Covid-19 berakhir, akan ada inovasi dari bisnis PD Pancakarya yang akan kita kerjakan nanti,” tandasnya (***)
