Blok Masela Masuk Tahap Konstruksi, PI 10 persen Harus di Kawal

Ambon, Wartamaluku.com – Gubernur Maluku, Said Assagaff mengaku, Blok Masela yang berada di antara Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya, 2 – 3 tahun lagi akan memasuki tahap konstruksi . Karena itu Pemerintah Daerah harus mengawal PI 10 persen.

Blok Masela merupakan kawasan kilang minyak dan gas yang terletak di lepas pantai Laut Arafuru, Maluku, sekitar 155 kilometer (km) arah Barat Daya yang berbatasan langsung dengan Australia dan Timor Leste.

Dari Pulau Selaru, jarak Blok Masela hanya 90 km, atau 120 km dari Pulau Masela. “Blok Masela sudah dalam proses konstruksi. Mungkin sekitar 3 tahun yang akan datang,” kata Gubernur kepada wartawan usai menggelar rapat tertutup bersama DPRD Provinsi Maluku, di ruang Ketua DPRD Provinsi Maluku, Selasa (5/3).

Terkait PI 10 persen kata Gubernur, sudah berupaya untuk mendapatkan PI 10 persen dari Pemerintah Pusat (Pempus). Untuk itu, PI 10 persen ini harus dikawal. “PI 10 persen itu sangat besar, untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan melaksanakan pembangunan yang lebih baik,” tandas Gubernur.

Sekedar diketahui, Blok Masela merupakan sumur gas abadi terbesar di Asia dan nomor dua di dunia. Untuk itu, pemerintah bisa leluasa melakukan negosiasi dengan investor yang memiliki uang dan teknologi, tetapi sumber ladang gas Blok Masela merupakan milik negara dan rakyat di Maluku yang menjadi Blok Masela. Negosiasi dengan investor tambang juga dilakukan di negara lain seperti Malaysia, Amerika Latin serta Afrika dan di dalam melakukan negosiasi, pemerintah mengedepankan unsur nasionalisasi sumber daya alam.

Peran Blok Masela sangat strategis mengingat tantangan ekonomi dan energi nasional semakin berat dengan turunnya produksi minyak, naiknya impor minyak, kurangnya pemanfaatan gas untuk industri petrokimia sehingga membuat tingginya impor produk-produk petrokimia, defisit pasokan listrik khususnya di Indonesia bagian timur.

Ketika harga minyak rendah, maka haga ekspor LNG menjadi rendah yang menyebabkan berkurangnya pendapatan negara dari sektor migas.tuturnya. (WM)