Ambon, Wartamaluku.com – Penyaluran bantuan Sosial dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kementerian Sosial dinilai tidak tepat sasaran. Pasalnya data yang dimiliki Pemerintah Kabupaten/Kota masih sangat amburadul. Demikian dikatakan Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury kepada wartawan di gedung DPRD Maluku, Rabu,13/5/2020.
“Data dari kabupaten/kota masih amburadul, karena itu, kami bersepakat untuk meminta pemerintah provinsi melalui gugus tugas covid agar berkoordinasi dengan kabupaten/kota supaya penanganan bantuan sosial dilaksanakan secara baik. Data harus baik, pemberian harus dilakukan secara baik,” ungkap Wattimury.
Dirinya mencontohkan, jangankan di kabupaten/kota yang lain, untuk Kota Ambon saja, tepatnya di Kelurahan Waihoka ada tiga RT yang laporjan bahwa mereka telah mengajukan 55 KK tetapi yang direalisasikan hanya 15 KK. Ada yang mengajukan 30 KK tetapi yang terealisasi hanya 33 KK.
“Kalau model seperti ini kan sulit. Dan lebih lagi ada orang yang seharusnya tidak dapat tetapi malah dapat. Sebaliknya ada orang yang layak dapat tetapi malah tidak diberikan,” ujar Wattimury.
Itu artinya, ada persoalan menyangkut pendataan. Sehingga pembagian bantuan menimbulkan masalah.
Karenanya dia mengingatkan bahwa persoalan data ini harus menjadi perhatian, sehingga tidak menimbulkan persoalan. (**).
