Ambon, Wartamaluku.com – Pemerintah Provinsi Maluku bersama Tim Gubernur Percepatan Pembangunan Pembangunan (TGPP) dan Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan Daerah (FKLJKD) Provinsi Maluku akan menyalurkan ribuan paket sembako untuk membantu masyarakat pra sejahtera di Maluku.
Bantuan ini diinisiasi oleh TGPP dan FKLJKD yang menghimpun pihak Perbankan, Industri Keuangan Non Bank dan Pasar Modal di Maluku.
Rencana penyaluran bantuan tersebut, telah dibahas dalam rapat koordinasi yang di pimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Kasrul Selang, di Ruang Rapat Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Rabu (28/4/2021).
Dalam rapat tersebut dijelaskan, total paket sembako yang akan disalurkan sebanyak 6.475 paket dengan maksud untuk meringankan beban masyarakat dalam bulan Ramadhan. Satu paket sembako terdiri dari, 3 kg beras premium, 2 kg gula pasir, 1 liter minyak goreng, 1 kg tepung terigu, susu kental manis dan 1 dos teh celup.
Kepala Bagian Lembaga Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku, Setyo Haryono usai menghadiri Rakor mengatakan, kegiatan ini di-inisiasi oleh TGPP Provinsi Maluku, dalam rangka membantu meringankan beban masyarakat pra sejahtera di Bulan Suci Ramadhan sebagai bentuk konsistensi Pemprov Maluku, pimpinan Perbankan, BUMN (Angkasa Pura, Pelindo, PT Pegadaian Area Ambon, PT Telkom Maluku, PT Taspen, Perum Bulog, dll) dan pelaku usaha lainnya.
“Jumlah paket yang akan disalurkan sebanyak 6.475. Tapi tidak menutup kemungkinan jumlah ini akan bertambah,” ungkap Setyo.
Terkait penyaluran, kata Setyo, semuanya diserahkan ke Pemprov Maluku.
“Jadi nanti Pemprov yang akan menyalurkan bantuan ini,”jelasnya.
Sementara itu Sekda Maluku, Kasrul Selang menjelaskan, penyaluran bantuan di awali dari Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), yang direncanakan pada 7 Mei 2021 mendatang.
“Untuk awal penyaluran katong (kita) lebih dulu ke Seram Barat, karena daerah ini termasuk kabupaten yang tingkat kemiskinannya tinggi,”jelas Sekda.
Sekda berharap, bantuan yang akan disalurkan benar-benar tepat sasaran. Terkait hal itu, pihaknya, akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk mensuplai data masyarakat pra sejahtera.
“Di data kemiskinan itu, kita kelompokkan berdasarkan desilnya. Desil satu sampai desil berapa. Desil satu kita kategorikan yang paling miskin. Jadi, misalnya, kalau desil satu tuntas, kita naik ke desil dua, sehingga yang kita harapkan adalah yang memperoleh bantuan harus benar-benar tepat sasaran,”tandas Sekda (*)
