Ambon, Wartamaluku.com – Badan Anggaran DPRD Provinsi Maluku kembali melanjutkan rapat kerja, bersama SKPD pemerintah Provinsi Maluku membahas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Gubernur Maluku Tahun 2019.
Rapat yang berlangsung tertutup ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Kasrul Selang dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu (2/9/2020) di ruang rapat paripurna DPRD Maluku.
Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury disela-sela skor rapat kepada wartawan menjelaskan, dewan membahas LPJ Gubernur Tahun Anggaran 2019 sekaligus mensingkronkan laporan tersebut dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Hari ini dewan membahas laporan pertanggungjawaban gubernur tahun anggaran 2019, dan bersamaan dengan pembahasan laporan pertanggungjawaban gubernur kami juga mengsingkronisasikan laporan tersebut dengan hasil audit BPK.
Dan tadi sebagaimana kita ketahui bersama ada hal-hal yang ditanyakan dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) dan sudah di jelaskan oleh Tim anggaran pemerintah daerah baik oleh Sekda sebagai Ketua Tim Anggaran maupun oleh beberapa kepala OPD,” jelas Wattimury.
Dikatakan, dewan sangat memberikan apresiasi kepada laporan yang disampaikan sekaligus jawaban yang diberikan oleh tim anggaran daerah terhadap DIM yang ditanyakan oleh DPRD. Sebab dari jawaban yang ada sudah cukup jelas, walaupun masih ada beberapa hal yang mesti dipertanyakan karena berkaitan dengan implementasi di lapangan.
Sementara menyangkut target Pendapatan Asli Daerah (PAD), Wattimury katakan, terkait dengan target pencapaian PAD, berdasarkan penjelasan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD), target PAD cukup besar yaitu 99 persen, sedangkan realisasi APBD 97,39 persen dan ini merupakan sesuatu yang sangat baik.
Olehnya itu lanjut Wattimury, ada beberapa catatan dari Banggar DPRD yang harus diperhatikan oleh eksekutif, misalnya menyangkut mutu pendidikan di Maluku.
Dimana, anggaran harus dipergunakan sebaik-baiknya karena mutu pendidikan di Maluku berdasarkan data yang disampaikan oleh Kadis Pendidikan Maluku berada pada urutan 32 dari 34 Provinsi.
Dengan demikian lanjut Wattimury, kedepan mutu guru menjadi hal penting untuk diperhatikan. “Kita boleh membangun fasilitas atau sarana-prasarana, namun kalau mutu guru tidak kita perbaiki maka mutu pendidikan juga tidak akan baik,” ujarnya.
Wattimury juga menegaskan kedepan prioritas program adalah peningkatan mutu guru berdasarkan evaluasi hasil tahun 2019.
Selain itu, Hal lain yang menjadi perhatian adalah PAD yang bisa dicapai melalui bidang perikanan. Dimana sektor ini harus digalang terus, karena ada beberapa temuan dewan di daerah sekitar Seira itu ada kapal kapal nelayan liar yang tidak mempunyai izin beroperasi di sana, dan itu tidak ada pemasukan apa apa bagi daerah.
Oleh karena itu bagaimana Dinas Perikanan memperhatikan untuk pada waktunya bisa mendatangkan PAD bagi daerah.
Selain itu, Banggar juga meminta Dinas Pendapatan untuk membuat rancangan pendapatan lebih realistis. Artinya, jika merencanakan 10 bagaimana 10 itu di rancangkan dengan baik. (WM)
