Jakarta, Wartamaluku.com – Dalam rangka mendorong akselerasi pembangunan di Kepulauan Maluku, Gubernur Maluku, Murad Ismail, terus melakukan lobi dan komunikasi yang intensif dengan pemerintah pusat. Salah satu yang menjadi fokus Gubernur adalah membangun konektivitas perhubungan di Maluku, dan membuka keterisolasian di daerah ini.
Secara khusus, Gubernur Maluku diundang oleh Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, guna membahas proyek-proyek strategis guna mendorong percepatan penyediaan dan pembangunan infrastruktur transportasi di Maluku. Dalam pertemuan itu, Gubernur juga mengikut-sertakan para bupati dan walikota se-Maluku untuk menyampaikan kondisi dan kebutuhan daerahnya masing-masing.
“Dari pertemuan ini saya berharap Pak Menteri dapat mengakomodir anggaran untuk pembangunan sejumlah proyek strategis di bidang perhubungan, baik darat, laut maupun udara, di Maluku” kata Murad usai Rapat Koordinasi di Kantor Kementerian Perhubungan RI, Jakarta, Selasa (12/11).
Gubernur mengatakan, dampak dari belum terbukanya akses transportasi secara memadai di Maluku, selain menyebabkan akses produksi jauh dari pasar, juga menyebabkan kelangkaan dan mahalnya komuditi tertentu seperti BBM (bahan bakar minyak) pada wilayah-wilayah tertentu.
“Kalau Pak Presiden mengatakan harga BBM di Papua sudah sama seperti di Jakarta, maka harga BBM di sejumlah daerah di Maluku masih sangat tinggi, dan ini membebani masyarakat,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Gubernur mengajukan sejumlah usulan program yang diharapkan dapat diakomodir dalam program Kementerian Perhubungan tahun 2020. Usulan program tersebut antara lain, pembangunan enam pelabuhan penyeberangan dan pengadaan empat unit kapal penyeberangan pendukung Trans Maluku, pembangunan food estate dengan kegiatan pengembangan delapan pelabuhan singgah Tol Laut, dan pembangunan baru enam pelabuhan singgah perintis laut.
“Kami juga usulkan agar dilakukan revitalisasi pelabuhan Yos Soedarso Ambon, pengembangan bandara dan pembangunan dua bandara baru, pembangunan Sekolah Tinggi Pelayaran Maluku di Sepa (Maluku Tengah), pembangunan pelabuhan perikanan dan container terpadu di Waai-Tulehu (Maluku Tengah), serta pembukaan rute baru pelayaran Pelni dan rute penerbangan pendukung wisata Maluku,” pintanya.
Dikatakannya, program usulan dari Pemerintah Provinsi Maluku ini akan disampaikan secara tertulis dalam bentuk dokumen proposal kepada Kementerian Perhubungan RI untuk ditindaklanjuti. Para Bupati dan Walikota Ambon pada kesempatan itu juga menyampaikan aspirasinya kepada Kementerian Perhubungan, termasuk dalam bentuk proposal usulan program 2020.
Pada kesempatan itu, Menteri Perhubungan merespons permintaan Gubernur Maluku untuk mengakomodir sejumlah usulan pembangunan sarana prasarana perhubungan di Maluku. Menteri meminta jajarannya untuk membantu Pemerintah Maluku untuk percepatan penyelesaian dokumen yang masih diperlukan.
Menteri mengatakan, pihaknya sudah mengidentifikasi sejumlah isu strategis dan berdasarkan arahan Presiden RI Joko Widodo, harus mendapat prioritas. Sejumlah isu strategis itu yakni pengembangan Bandara Bandaneira, pembangunan dan pengembangan Bandara Mathilda Batlayeri di Saumlaki Kepulauan Tanimbar, dan pengembangan Bandara Dobo di Kepulauan Aru.
“Adanya potensi persaingan tidak sehat pada program Tol Laut logistik juga menjadi perhatian kami,” tandasnya.
Menteri pun menyapaikan komitmennya untuk membantu Maluku melalui sejumlah program penyediaan dan pembangunan infrastruktur transportasi di Maluku.
“Kami memahami bahwa ketersediaan prasarana dan sarana perhubungan masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan lagi. Mungkin tidak semua usulan akan dipenuhi, tapi kami akan berusaha melihat mana yang menjadi prioritas,” aku Menteri.
Saat ini di Provinsi Maluku telah tersedia prasarana dan sarana transportasi, dan juga layanan angkutan penumpang dan barang antara lain 12 Bandara yang dikelola Kementerian Perhubungan, dengan delapan delapan rute perintis angkutan udara, dan tujuh rute komersial angkutan udara. Terdapat pula 31 pelabuhan penyeberangan yang sementara beroperasi, dengan 25 unit kapal yang melayani 66 lintas penyeberangan, serta terdapat 3 trayek tol laut dengan 9 pelabuhan singgah.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam itu, Gubernur Maluku didampingi Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, beserta para Bupati dan Walikota di Maluku. Kepala daerah yang berhalangan hadir hanya Bupati Maluku Barat Daya (MBD) karena sementara menghadiri acara pelantikan pimpinan difinitif DPRD MBD.
Sementara Menteri Perhubungan RI didampingi Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Udara, juga hadir sejumlah pejabat esalon 1 dan 2 Kementerian lainnya seperti Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Dirjen Binamarga Kementerian PUPR, Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR, Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian ATR, dan Direktur Usaha Angkutan Baran dan Tol Laut PT Pelni (Persero).
“Selama ini, kita tidak pernah diberikan kesempatan untuk rapat guna menyampaikan aspirasi dan kebutuhan daerah semacam ini. Semua pejabat penting di Kementerian Perhubungan hadir, juga sejumlah pejabat esalon 1 dan 2 di kementerian lainnya ikut hadir dalam rapat tadi. Ini terobosan yang baik bagi Maluku, dan saya optimis Maluku kedepan akan mendapat porsi yang lebih dalam realisasi program dari pemerintah pusat,” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Frangky Papilaya. (**)
