Ambon, Wartamaluku.com – Komisi I DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat bersama mitra terkait guna membahas permohonan bantuan anggaran Pemilu dan Pemilihan serentak 2024 tahun anggaran 2022.
Pembahasan yang berlangsung di DPRD Maluku, Selasa (25/05/2021) dipimpin ketua Komisi I Amir Rumra, dihadiri Sekretaris Daerah Maluku Kasrul Selang, Ketua KPUD Syamsul Rifan Kubangun, perwakilan dari Biro Pemerintahan, dan Bappeda Maluku.
Sekretaris Daerah Maluku Kasrul Selang mengatakan pembahasan bersama Komisi I berkaitan usulan KPU Maluku dengan memperhatikan dua hal yaitu regulasi dan kemampuan keuanga.
“Kita Pemda dengan eksekutif bertanggungjawab terhadap kehidupan berdemokrasi khususnya tentang partisipasi pemilih. Dalam rangka itulah maka kita tidak ada alasan untuk mendukung kerja-kerja dari pada komisioner,”ujarnya.
Dijelaskan, proses Pemilu dan Pilkada mulai beproses September 2021-2024, dimana waktu pelaksanaan Februari 2024 maupun November 2024.
“Pasti pekerjaan-pekerjaan ini kaitan dengan penganggaran, tadi kita biasa secara spesifik apakah itu anggaran Pemilu maupun non Pemilu. Non Pemilu bagaimana menyiapkan prasarana, kalau misalnya tadi dilaporkan menggunakan aplikasi dan seterusnya berarti kita sediakan infrastruktur jaringan internet, ini yang harus dibahas dari sekarang,” jelas Sekda.
Diungkapkan, usulan yang disampaikan komisioner kepada dewan Rp5,8 miliar diperuntukan untuk anggaran non Pemilu baik itu prasarana, SDM, infrastruktur
Sementara itu, Ketua Komisi I Amir Rumra mengatakan rapat berkaitan pengusulan anggaran untuk tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak pada 2024.
“Jadi Pemilu di bulan Febuari atau Maret 2024, sementara Pilkada serentak di 24 November 2024. Sehingga hari ini KPU awal-awalnya sudah menyurati lewat DPRD berbicara anggaran, tahapan mulai September 2021 sudah mulai tahapan awal nanti ikutan tahun 2022 dengan anggaran kurang lebih 5,8 miliar,”tandasnya.
Menurutnya, hal ini harus dipersiapkan karena bekaca evaluasi Pemilu 2019 ada berbagai hal yang terjadi apalagi dengan kondisi geografis Maluku sangat sulit, sehingga diharapkan proses yang akan dilaksanakan nantinya dapat menekan berbagai persoalan terutama data pemilih suket yang kadang berbeda dengan pemilu, termasuk jaringan internet Telkomsel.
“Anggaran Sekda sudah siapkan dan secara tekis apakah 5,8 atau turun. anggaran ini bisa saja mengalami penurunan contohnya dalam pesta demokrasi lima tahun 2020 sebelumnya diusulkan Rp3 miliar turun menjadi 1,7 miliar, pilkada gubernur dari Rp200 mmiliar lebih turun menjadi Rp170 miliar,”bebernya.
Ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun mengatakan penyiapan untuk tahun 2024 berkaitan pelaksanaan kerja-kerja pemilu atau pilkada. Dimana KPU berkepentingan untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan salah satunya Pemda dan DPRD, dalam rangka mendukung kebutuhan anggaran, kemudian sarana-prasarana dan SDM.
“Kita bahas sudah mengusulkan berkaitan beberapa hal penunjang pemilihan yang akan dilaksanakan di november 2024,”ucapnya.
Dalam usulan pemilihan tahun 2022, jelasnya KPU merancang kegiatan rapat kerja sebagai fungsi koordinasi kemudian melakukan beberapa perencanaan program dan data informasi berkaitan teknis dan humas, serta meningkatkan partisipasi pemilih.
“Kita akan menyasar ke desa-desa berkaitan pendidikan pemilih untuk menignkatkan partisipasi pemilih,” tandasnya.(***)
