Ambon,Wartamaluku.com – Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua menegaskan, untuk mengatasi permasalahan mendasar di Maluku, maka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018, diarahkan pada delapan prioritas daerah.
Penegasan tersebut disaampaikan Wagub, saat membuka Pra Musyawarah Rencana Pengembangan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun Anggaran 2018, di Ambon, Rabu (29/3).
Kedelapan prioritas daerah tersebut, menurut Wagub, meliputi peningkatan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan olahraga dan inovasi daerah. Termasuk peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, serta percepatan pembangunan infrastruktur.
“Ada juga, percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan iklim investasi dan pengembangan usaha, serta peningkatan ketahanan pangan, ” ujar Wagub.
Sedangkan prioritas yang ketujuh, lanjut Wagub, yaitu penataan ruang, percepatan pembangunan daerah tertinggal, terluar dan terdepan, serta pengelolaan lingkungan hidup dan kawasan rawan bencana.
“Yang terakhir, peningkatan reformasi birokrasi, pemantapan demokrasi, keamanan dan ketertiban serta kualitas perdamaian,” ungkapnya.
Penyusunan RKPD Provinsi Maluku tahun 2018 ini, mengambil tema “Mendorong Investasi yang Didukung Pembangunan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM), dalam rangka Percepatan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkualitas”.
Mencermati tema tersebut, Wagub katakan, pemantapan pembangunan infrastruktur, termasuk konektivitas terutama di wilayah Provinsi Maluku, sebagai wilayah kepulauan, diharapkan dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, perikanan, perkebunan, dan pariwisata sebagai unggulan daerah.
“Sejalan dengan itu, kita harus terus memberi perhatian dan fokus terhadap kualitas sumber daya manusia, melalui peningkatan kualitas pendidikan, kebudayaan, pemuda, peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, hingga ketahanan pangan untuk memastikan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan di daerah ini, ” tandasnya.
Wagub juga mengingatkan, dalam pelaksanaan program dan kegiatan, harus diperhatikan integritas antar program dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, lokasi kegiatan yang jelas dengan dukungan data statistik, serta data spesial.
“Selain itu, mengingat belanja pemerintah, baik APBD Provinsi dan Kabupaten Kota, serta APBN yang terbatas, sehingga kita dituntut untuk kreatif dan inovatif, dalam mencari sumber-sumber pendanaan alternatif lainnya, dalam pembiayaan pembangunan di daerah, ” tandasnya.
Untuk itu, selain terus melakukan efisiensi belanja sesuai prioritas daerah, Wagub minta agar terus diupayakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, optimalisasi kinerja BUMD maupun lewat pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) oleh BUMN dan sektor swasta lewat investasi, serta NGO lainnya yang dalam pelaksanaannya kita sadari masih harus terus didorong koordinasi dan integrasi implementasi programnya.
