Ambon, Wartamaluku.com- Angka pengangguran di Kota Ambon mengalami kenaikan beberapa tahun belakangan ini. Kendati memang pertumbuhan Ekonomi Kota Ambon mengalami kenaikan, bahkan angka kemiskinan yang kian menurun.
Hal inilah yang justru menjadi salah satu faktor di masyarakat yang memicu menurunnya elektabilitas masyarakat terhadap Pemerintah Kota Ambon. Sumber data BPS yang kembali dirilis oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappekot) Ambon membenarkan hal tersebut.
Ini dibuktikan dengan presentasi tingkat penduduk miskin Kota Ambon dari tahun 2010 hingga tahun 2014 yang justru menunjukan penurunan yang sangat drastis yakni, tahun 2010 presentasi mencapai 7,56 persen, turun di Tahun 2011 mencapai 6,83 persen. Bahkan kembali mengalami penurunan di Tahun 2012 menjadi 5,98 persn, tahun 2013. Dan turun lagi menjadi 4,42 persen. Sementara di tahun 2014 juga mengalami penurunan sebesar 4,23 persen. Namun data ini justru berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran terbuka di Kota Ambon yang mengalami kenaikan. Terhitung sejak tahun 2011 hingga tahun 2015.
Sesuai data yang dihimpun media ini menggambarkan, Di tahun 2011 jumlah penganggurab mencapai 16.000 orang, dengan presentasi 15.963 persen. Tahun 2012 pengangguran mencapai 14.000 orang dengan presentasi 13, 835 persen. Tahun 2013 25.000 orang dengan presentasi 23,433 persen. Sementara di Tahun 2014 sebanyak 26.000 orang dengan presentasi 26,637 persen.ditutup dengan Tahun 2015 sebanyak 30.000 orang dengan presentasi akhir 28,130 persen.
Kepala Bidang Ekonomi Sosial Budaya pada Bappekot Ambon, Christian Tukloy mengatakan, dalam rapat bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) Dearah Maluku, dirinya bahkan pernah menyampaikan hal yang sama. Namun Pemerintah Kota Ambon tetap melakukan berbagai cara dengan mengambil arah kebijakaan guna penanggulangan hal dimaksud.
Dengan berbagai strategi kedepan. Diantaranya, sasaran menurunnya angka kemiskinan dengan strategi yakni mengurangi beban pengeluaran pada kelompok masyarakat miskin dengan arah kebijkaan seperti, mengurangi pengeluaran masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan, megurangi pengeluaran masyarakat miskin terhadap pelayanan pendidikan, optimasisasi pemasaran pasriwisata daerah, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata daerah, dan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.
Sementara dalam mengurangi angka pengangguran strategi yang digunakan adalah dengan mengurangi angka pengangguran, perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja, dengan menempuh arah kebijakan memprioritaskan pendidikan kejuruan dan keterampilan SDM berbasis potensi daerah.
Tukloy menambahkan, meningkatkan kelembagaan ekonomi perdesaan, meningkatkan kualitas UMKM dengan strategi optimalisasi kelembagaan ekonomi di perdesaan,peningkatan fasilitasi pengembangan wirausaha,peningkatan produktifitas dan kapasitas koperasi dengan arah kebijakan pembentukan badan usaha milik desa, meningkatkan akses modal kerja, bimbingan teknis dan pendampingan manejerial UMKM berbasis potensi seumber daya lokal, bahkanmengembangkan wairausaha baru yang lebih diusahakan pada industri kreatif berbasis potensi sumber daya lokal.
Ditambah lagi dengan meningkatkan investasi di daerahh dengan strategi peningkatan iklim penanaman modal yang berdaya saing dengan arah kebijakan yang dilakukan dengan mendorong terciptanya ikli penanaman modal yang berdaya saing melalui kemudahan pelayanan perijinan daerah.
Sementara sasaran yang berikut adalah dengan meningkatkan upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dengan strategi peningkatan perlindungan, pemberian jaminan dan pemberdayaan PMKS dengan arah kebijakan peningaktan kualitas PMKS melalui pemberdayaan.
