Ambon, Wartamaluku.com – Guna merebut suara rakyat dalam perhelatan pesta demokrasi lima tahunan, yang berlangsung 9 desember mendatang ada tingkah laku yang ditunjukan oleh calon kandidat Kepala Daerah tertentu, dalam hal ini incumbent yang meraup suara dengan mengatasnamakan kandidat tertentu.
Hal ini dilakukan dengan menggerakan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk pemberian bantuan. Demikian dikatakan Anggota DPRD Maluku, Fauzan Alakitiri kepada wartawan di Baileo Rakyat, Karang Panjang Ambon, Senin (2/11/2020).
Menurutnya, fenomena ini terjadi di masyarakat terkait bantuan pemerintah berupa stimulus bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).
“Kejadian ini terjadi di beberapa daerah yang melaksanakan Pilkada, dimana bantuan yang diberikan, disampaikan dengan pesan politik. Bahwa ini dari kandidat ini, itu,”ungkapnya.
Tak hanya itu, fenomena lainnya, kata dia dalam bentuk bantuan kepada kelompok transmigrasi. Dimana bantuan yang diberikan disertai dengan nama incumbent.
Untuk itu, dirinya meminta kepada Pemerintah Provinsi Maluku, dalam hal ini Gubernur, untuk segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk mengevaluasi hal ini. Terutama, bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi, karena berkaitan hajat hidup orang banyak. Netralitas ASN di kabupaten harus dipegang teguh, jika tidak, masyarakat yang akan menjadi korban, akibat keberpihakan poitik,” jelas Alkatiri.
Dikatkan, ketidak netralitas ASN bukan hanya berdampak kepada kandidat, tapi bisa juga sampai urusan pelayanan masyarakat.
“Untuk itu, perlu ada tindakan tegas dari pihak yang berwewenang untuk menegakan netralitas ASN,”tegasnya. (WM)
