Ambon, Wartamaluku.com – Salah satu alasan yang di lontarkan para kepala dinas/badan saat rapat pembahasan anggaran bersama DPRD yakni dengan adanya pilkada maka alokasi anggaran di tahun 2018 menurun.
Sebab Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Maluku tahun depan, ternyata menelan ratusan milyar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018.
Akibat dari tersedotnya anggaran milyaran rupiah itu, sejumlah anggaran milik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi Maluku ikut terpotong alias menurun di tahun depan.
Ketua Komisi D DPRD Maluku Saadyah Uluputi kepada wartawan di Ruang Komisi D DPRD Maluku, Kamis (23/11) turut menyesal langkah pemerintah yang menurunkan anggaran SKPD. Dilain sisi, dirinya memaklumi penurunan anggaran demi suksesi pelaksanaan pilkada di daerah ini. Menurutnya, penurunan anggaran adalah bukti dari inkonsistensi yang tertuang dalam RPJMD.
Pasalnya, Komisi D DPRD Maluku ini berhubungan langsung dengan mitra yang berkaitan dengan pemgentasan kemiskinan dan pengentasan pengangguran. Trend 2 tahun terakhir ini dukungan anggaran untuk kedua tupoksi belum terlihat jelas.
Bukan hanya masalah itu, penurunan anggaran juga terjadi pada Dinas Pemberdayaan Anak dan Perempuan Provinsi Maluku yang semulanya anggaran mencapai 2-3 milyar mengalami penurunan di tahun ini. Padahal realitas kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan menunjukan kenaikan.
Tahun ini saja kata Uluputy, kasus kekerasan meningkat dari 97 menjadi 138 kasus bahkan masih banyak yang belum terkuak di publik. Hal yang lebih parah lagi, keberpihakan anggaran bagi dinas sosial dan pendidikan belum ditunjukan. Sesuai aturan anggaran untuk pendidikan harus dialokasi 20 persen dari APBD,namun yang ditunjukkan alokasi masih jauh dari harapan.
Padahal permasalah pendidikan sangat disoroti, apalagi dengan adanya pengalihan tanggungjawab guru dari kabupaten/kota ke provinsi. Belum lagi masalah penyebaran guru yang belum merata dan posisi Maluku yang menempati urutan 32 dalam UKG se-Indonesia.
Belum lagi anggaran kesehatan yang seharusnya dialokasi 10 persen, namun tidak ada realisasinya.
Dia mengharapkan, penurunan anggaran akibat pilkada ini jangan sampai membuat para pimpinann SKPD loyo dalam menjalankan tugas. “Saya mengharapkan, penurunan anggaran jangan sampai menghilangkan semangat kerja dari SKPD. Namun dapat menjadi pelayan masyarakat,”tandas Politisi PKS Maluku ini.
