Ambon, Wartamaluku.com – Pemerintah Pusat melalui kerjasama empat kementerian dan lembaga (K/L), meresmikan sistem peringatan dini tsunami yang terpasang di Kota Ambon, Ambon, tepatnya di lokasi Stasiun Pasang Surut Pelabuhan Perikanan Eri, Teluk Ambon, Ambon, Rabu (11/12/2019).
Pemasangan sistem ini dilakukan atas kerjasama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama Pemerintah Provinsi Maluku.
Peresmian fasilitas vital ini dilakukan secara simbolis oleh Kepala BNPB Doni Monardo, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala BIG, Hasanuddin Zainal Abidin, Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno yang disaksikan sejumlah pejabat.
Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno dalam kesempatan itu mewakili Gubernur Maluku menyampaikan rasa terima kasih atas kolaborasi pemerintah pusat melalui empat K/L sebagai tanda bahwa negara hadir dan peduli untuk seluruh warga di Provinsi Maluku.
Maluku, kata Wagub, memiliki karateristik bencana yang cukup kompleks, karena terletak pada pertemuan tiga lempeng bumi (Eurasia, Indo-Australia dan lempeng Pasifik), sehingga rentan terhadap ancaman bencana geologi yang meliputi gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api.
Menurutnya, terdapat catatan sejarah peristiwa gempa bumi besar dan tsunami yang pernah melanda wilayah Maluku.
“Catatan historis ini menyadarkan kita semua bahwa kesadaran dan budaya kesiapsiagaan menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami harus ditumbuh-kembangkan sejak dini, salah satunya adalah mengembangkan sistem peringatan dini tsunami sebagai peringatan bagi masyarakat untuk melakukan evakuasi mandiri jika terjadi potensi tsunami,” jelas Wagub.
Olehnya itu, atas nama Pemerintah Daerah Maluku dan masyarakat Maluku, Wagub menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak dalam hal ini BNPB, BMKG, BPPT yang telah berkolaborasi mewujudkan sistem peringatan dini tsunami di Provinsi Maluku.
Melalui pembangunan stasiun pasang surut di 5 (lima) lokasi oleh BIG dan pembangunan shelter seismograf di 8 lokasi oleh BMKG dan berdasarkan informasi yang diterima, shelter seismograf ini akan dilanjutkan pemasangan di tahun depan di lokasi yang lain.
“Kepada para Bupati/Walokota melalui BPBD Kabupaten/Kota harus merawat peralatan yang sudah dipasang agar tetap berfungsi dengan baik, sehingga daya yang dibutuhkan untuk menganalisisi gempa yang terjadi dan potensi tsunami di wilayah Maluku dapat diperoleh secara cepat dan akurat,”imbaunya.
Wagub juga menyampaikan terimakasih atas penyerahan bantuan Dana Cash For Work dan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada masyarakat yang terdampak gempa bumi yang terjadi beberapa waktu lalu. Dana tersebut diserahkan secara simbolis kepada pemerintah kota/kabupaten yang terdampak, untuk selanjutnya akan disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
“Saya berharap tidak ada lagi masyarakat yang tinggal di tenda-tenda pengungsian. Gunakanlah dan tunggu hunian untuk menyewa rumah yang layak huni sambil menunggu pembangunan hunian tetap,” pinta Wagub.
Sementara itu, Kepala BIG Hasanuddin Zainal Abidin mengatakan bahwa sistem peringatan dini seperti yang baru saja diresmikan di PPI Eri tersebut sangat penting mengingat wilayah Indonesia memiliki potensi bencana alam yang sangat besar. Terlebih negara dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa ini dilalui tiga lempeng aktif di dunia.
Selain itu sebagai putra Bumi Rencong Aceh, Hasanuddin mengingatkan, bahwa musuh terbesar Indonesia adalah bencana alam. Sebagaimana hal yang masih diingat dan dipahami ialah peristiwa tsunami 2004 lalu di tanah kelahirannya, yang mana dalam mengatasi hal tersebut diperlukan sistem peringatan dini dan kolaborasi masyarakat dalam meningkatkan ketangguhan masyarakat.
“Saya orang Aceh, maka dari itu saya memahami betul bagaimana bahaya dari fenomena tersebut seperti yang terjadi 2004 silam. Saya harap agar warga Ambon juga dapat bersama-sama merawat alat ini dengan baik sebagai peringatan dini,” kata Hasanuddin.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengungkapkan peran BMKG sebagai lembaga yang mendukung BNPB dari ujung terdepan yang dibuktikan dengan diresmikannya sistem peringatan dini tersebut dan beberapa sistem yang dimiliki BMKG di beberapa lokasi di Indonesia.
Oleh sebab itu, melalui alat dan sistem ini, maka informasi dini dapat ditangkap dan diproses BMKG untuk selanjutnya dapat dirilis ke BNPB dan sejumlah unsur tertentu yang memiliki kewenangan dalam mengabarkan dan menanggulangi bencana.
Di samping itu, Dwikorita juga mengharap adanya kolaborasi masyarakat sebagai komponen yang rentan terhadap bencana agar dapat beradaptasi sehingga dapat terhindar dari potensi bahaya bencana alam.
“BMKG mendukung BNPB di bagian hulu atau ujung terdepan untuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dengan cara adaptasi masyarakatnya agar terhindar dari bencana alam,” ujar Dwikorita.
Menutup rentetan sambutan peresmian, Kepala BNPB Doni Monardo kembali mengingatkan bahwa bentuk kolaborasi tersebut merupakan perintah Presiden RI Joko Widodo yang ke-empat tentang sistem peringatan dini yang terintegrasi.
Untuk itu, tambah Monardo, upaya peningkatan kapasitas masyarakat adalah hal yang sangat penting. Lebih dari itu menurut Mantan Pangdam Pattimura itu bagaimana pun keselamatan masyarakat tidak lepas dari kebijakan pemerintah daerahnya.
“Keselamatan masyarakat tidak lepas dari peran pemerintahan daerah sebagai pemangku kebijakan,” tegas Doni.
Acara peresmian ini ditutup dengan penandatanganan prasasti peresmian Stasiun Pasang Surut Pelabuhan Perikanan Eri oleh Kepala BNPB, Kepala BMKG dan Wali Kota Ambon serta penyerahan bantuan Dana Tunggu Hunian, Cash For Work dan Dana Stimulan bagi korban bencana gempabumi yang melanda Maluku pada 26 September 2019 lalu. (**)
