Ambon,Wartamaluku.com- Setelah DPP PDI Perjuangan, menetapkan secara resmi dukungan politik mereka dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Ambon kepada pasangan Bakal Calon (Balon) Walikota Ambon dan Wakil Walikota Ambon, Paulus Kastanya dan Sam Latuconsina (PANTAS), maka seluruh kader diinstruksikan untuk dapat mengamankan keputusan partai tersebut.
“DPP dalam rapat pleno, sudah menetapkan pilihan politik dalam Pilkada Kota Ambon kepada pasangan Paulus Kastanya-Sam Latuconsina. Karena itu, semua kader berkewajiban untuk amankan keputusan partai yang ada,” demikian kata Ketua DPC PDI Perjuangan kota Ambon, James R Maatita kepada wartawan, di Ambon.
Dengan adanya keputuan DPP partai, maka dengan sendirinya mengeleminir anggapan publik adanya tarik ulur rekomendasi oleh elit PDIP.
Alasan DPP memilih pasangan PANTAS, karena diyakini bahwa pasangan ini paling terbaik bagi perjalanan partai kedepan. Karena prinsip dan nilai dasar PDI Perjuangan, merebut kekuasaan secara konstitusional.
“Seluruh pertimbangan yang telah dilakukan melalui berbagai kajian yang matang oleh DPP. Termasuk untuk perhitungan untung ruginya mengusung kandidat. Apalagi sebagai pemenang Pemilu di Maluku dan kota Ambon tentu dalam menentukan pilihan harus dengan konsekuensi menang itu tekadnya bukan kalah. Bukan asal rekomendasi untuk ikut-ikutan dalam pesta demokrasi. Alasan lain tentu karena kader kita juga tidak maju dalam Pilkada kota Ambon, sehingga yang dibutuhkan adalah militansi gerakan,” ujar Ketua DPRD Kota Ambon ini.
Masih kata dia, dengan diputuskannya pilihan politik bagi pasangan PANTAS maka secara struktural partai dari tingkat DPD, DPC, PAC, ranting dan anak ranting wajib tegak lurus dan taat dalam satu barisan.
“Komitmen dan tekad PDIP telah jelas dan sama, bahwa perintah dan instruksi partai adalah suatu keharusan untuk dijalankan secara bertanggungjawab dan tidak boleh diabaikan tanpa alasan apapun. Semuanya itu, akan ditindaklanjuti melalui konsolidasi partai oleh DPC, karena tidak dapat disangkal bahwa sebelum adanya putusan ini terjadi perbedaan dalam internal sehingga perlu dilakukan penyatuan kembali untuk bekerja menjadi kekuatan dalam memenangkan pasangan yang diusung,” ujar dia lagi.
Karena itu, jika dalam perjalan ada kader partai yang tidak tertib barisan maka DPC akan segera membentuk komite disiplin partai, yang tugasnya mengawasi pergerakan pengurus maupun kader yang mbalelo atau tidak patuh.
Sehingga, dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan partai.
Dengan adanya komite disiplin partai, diharapkan bisa menajadi warning bagi seluruh pengurus dan kader serta tetap menjaga kondisi, serta meminimalisir anggapan negative dalam proses yang terjadi, namun tetap sesuai aturan main dan yang tidak taat tentu konsekuensinya adalah pemecatan. (WM/P-1)
