Ambon, Wartamaluku.com – Setelah sekian lama, akhirnya biaya ganti rugi lahan terhadap 40 Kepala Keluarga (KK) senilai Rp3,6 miliar, terdampak pembangunan bendungan Waiapo, Kabupaten Buru diproses oleh Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Maluku.
Hal ini ditandai dengan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Maluku, BWS dan Pemerintah Kabupaten Buru, menindaklanjuti keputusan Gubernur Maluku, Murad Ismail, tentang penetapan besaran nilai santunan, yang berlangsung diruang rapat, lantai II kantor Gubernur, senin (13/07).
Dalam keterangan pers, Kepala BWS Maluku, Marfa Ranla Ibnu, kepada awak media, mengatakan biaya ganti rugi ini akan disalurkan melalui rekening dari masing-masing keluarga. Dari dari 40 KK, baru 29 yang sudah selesai proses pengusuran di bank, sedangkan 11 KK masing sementara dalam proses perekaman KTP.
“Kami inginkan agar biaya ganti rugi ini sudah bisa terselesaikan dalam satu dua pekan ini, jadi akan disalurkan melalui rekening bank. Tapi di blokir dulu, nanti suda ada pelepasan hak baru uang tersebut bisa diambil atau ditabung kembali,”ujarnya.
Ia berharap kepada keluarga penerima biaya ganti rugi ini, dapat menggunakannya dengan baik, seperti mengembangkan usaha produktif, tidak untuk konsumtif.
“Kalau produktif maka akan ada efek untuk meningkatkan ekonomi keluarga maupun daerah, kalau membeli barang-barang konsumtif maka tidak ada manfaat apapun,”pintanya.
Menurutnya, jika semua proses ini telah selesai dilakukan, maka sudah masuk pada tahap proses percepatan kegiatan.
“Proyek ini seharusnya sudah mulai dari tahun 2017 sampai 2022 sudah harus selesai, namun dalam dua tahun terakhir ini stagnan, tidak ada progres kegiatan. Mudah-mudahan proses pembayaran ganti rugi ini selesai, dalam satu dua pekan ini, sehingga proses pekerjaan sudah mulai dilakukan,”cetusnya.
Lebih lanjut dikatakan, proyek senilai Rp2,2 Trilyun memiliki dampak untuk berbagai sektor, mulai dari kegiatan padat karya, layanan listrik dan ketersediaan air baku.
“Dari bendungan ini bisa menyerap tenaga listrik sebesar 8 Megawatt, kemudian air baku sekitar 500 liter/detik, atau sudah melebihi dari kebutuhan daerah 250 liter/detik saja,”tuturnya.
Kemudian dari irigasi sekitar 10 ribu hektar untuk service layanan, bisa menahan 500 meter kubik/detik untuk banjir, serta mampu mencipatakan parawisata baru di Bumi Bupolo.
“Kedepan selain minyak kayu putih, Buru juga akan dikenal dengan destinasi parawisata baru, dengan adanya Bendungan Way Apu, yang sudah tentu akan berdampak juga kepada peningkatan ekonomi masyarakat. Kemudian ada kebutuhan lain, itu tergantung tata ruang yang ada disana,”tandasnya.
Untuk itu, dirinya berharap dukungan dari masyarakat dan Pemerintah Daerah agar pembangunan Bendungan Way Apu bisa selesai secepatnya sesuai target di tahun 2022.
“Kita berharap kepada masyarakat maupun pemda mari kita sama-sama buktikan untuk hadirkan bendungan ini, kalau lama maka ongkosnya lebih mahal, kalau mahal maka keberadaan bendungan ini akan terkatung-katung, kalau dua tahun tidak jalan ini otomatis ongkosnya harus diganti, karena rencana secara normal seperti itu, apalagi dengan kondisi seperti ini,”ajaknya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang, mengiginkan untuk adanya pendampingan dari Pemerintah Daerah setempat, dalam hal ini Bupati, Ramli Umasugi dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan jajarannya agar terus mengawal proses santunan ini agar bisa sampai ke tangan keluarga penerima.
“Ini merupakan salah satu kompensasi yang pemerintah berikan kepada basudara disana, ada yang lain juga, beberapa permintaan sebagai pemenuhan sebagian prasarana masyarakat setempat menuju kesejahteraan mereka, seperti pendidikan berupa asrama mahasiswa yang akan dibantu,”bebernya
Asisnten II Setda Buru Abas Pelu melalui virtual mengatakan, untuk pengurusan adminitrasi KTP hanya sisa 1 orang saja semuanya sudah selesai, sesuai dengan kesepakatan antara BWS dengan masyarakat adat, ada 9 poin yang mereka mintakan hingga saat ini belum terlaksana yakni, penyediaan lokasi pemukiman di wilayah modan mohe, asrama mahasisiwa yang sekarang juga belum jalan.
Dia pastikan kalau kesepakatan yang dibuat ini bisa terealisasi, maka proses pembangunan bedungan Waiapo bisa selesaikan. Dalam waktu dekat apabila masyarakat punya hak dapat diselesaikan maka pembangunan bendungan ini bisa benjalan dengan aman.”Ungkapnya.(**).
