Ambon,Wartamaluku.com- banyaknya temuan Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan (BPKP) Maluku yang tidak pernah terungkap, membuat Komisi D DPRD Kabupaten Maluku Tengah angkat bicara Kepada wartawan, Ketua Komisi D DPRD Malteng Djailani Tumagola meminta, BPKP Maluku transparan dalam pelaksanaan pemeriksaan baik berupa keuangan maupun fasilitas kepemilikan barang milik Negara atau daerah oleh pejabat maupun PNS dilingkup Pemda Malteng.
Buktinya, dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan dari tahun ke tahun ada banyak indikasi kasus korupsi keuangan negara atau daerah yang tidak pernah terungkap ke publik ataupun di proses hukum. Ini mengindikasikan ada upaya permainan atau kong kali kong yang sengaja antara pejabat publik di daerah dengan petugas BPKP “ Itu berarti dari hasil pemeriksaan tersebut bisa di katakan kalau ada unsur kong kalikong antara pejabat publik di daerah ini terhadap mereka petugas BPKP Maluku,”ungkapkan Djailani Tomagola saat melontarkan rasa keresahannya kepada tim pemeriksa BPKP maluku di gedung DPRD saat melakukan pemeriksaan fisik kendaraan dinas anggota DPRD Malteng yang di berikan oleh pemda malteng sebagai kendaraan dinas pinjam pakai.
Dicontohkan Tumagola, pengadaan Mobil dinas dengan sistim pinjam pakai kepada 25 anggota DPRD Kabupaten Malteng tidak ada dana pemeliharaan maupun dana operasional, padahal seharusnya dana tersebut telah diakomodir. Itu berarti ada dugaan Mark Up yang terjadi dalam proses pembelian, dikarenakan nilai satu unit mobil tidak sama dengan hasil persetujuan anggaran yang telah ditetapkan oleh badan anggaran DPRD Malteng pada paripurna tahun sidang 2015 kemarin. Untuk itu Tumagola berharap, pijak kejaksaan dapat melakukan tugas dan fungsi kontrolnya guna mengungkapkan berbagai indikasi penyalahgunaan keuangan yang ada. (WM-03)
