Ambon, Wartamaluku.com – Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno mengatakan laut Maluku tidak berarti jika Provinsi Maluku belum di akui sebagai provinsi kepulauan. Padahal tujuan utama Pemerintah Provinsi Maluku dibawah kepemimpinannya bersama Gubernur Maluku Irjen Pol Drs. Murad Ismail adalah untuk mensejaterahkan masyarakat pada 11 Kabupaten/kota begitu besar.
Mantan Bupati Maluku Barat Daya ini menjelaskan kepedulian Pemerintah Pusat bagi Maluku sangat sedikit. Buktinya, dana yang dikucurkan ke Maluku sangat sedikit. Seperti Dana Alokasi Umum yang diperuntukan bagi Provinsi Maluku hanya sebesar 3 miliar rupiah untuk aparatur, sementara luas lautan sama sekali tidak di perhitungkan sama sekali. Ungkap Wakil Gubernur Maluku Drs.Barnabas Orno kepada wartawan di Lantai II Kantor Gubernur Maluku Selasa (21/05/2019).
“Jadi Dana Alokasi Umum Provinsi Maluku hanya 3 triliun di dalamnya itu aparatur, kalau selamanya kita tidak ditetapkan sebagai provinsi kepulauan berarti laut kita tidak berarti,” tuturnya.
Selain itu, yang lebih mengecewakan lagi, Dana Viskal yang diserahkan oleh Kanwil Perbendaharaan Negara kepada Provinsi Maluku sebesar 11 Triliun tidak sepenuhnya dimiliki Provinsi Maluku. Dari jumlah ini, 7 triliun diantaranya diperuntukkan bagi instansi vertical, sementara 4 miliar bagi Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk di dalamnya Dana Desa.
“ Sebenarnya bagi saya kita tolak saja ini, karena di dalamnya dijelaskan ini untuk Polda, Kodim, dan Kodam, jangan di gabung semua seakan-akan rakyat menilai bahwa pemerintah mendapat dana sekian triliun, padahal di dalamnya ada instansi vertikal dan kabupaten Kota, misalnya dana desa di gabung semuanya, dengarnya besar padahal jika di lihat tidak cukup apa-apa,” kata Wagub.
Karena itu, sebagai wakil Gubernur Maluku dirinya berharap, ada perhatian penuh dari Pemerintah Pusat kepada Provinsi Maluku, paling tidak memberikan porsi yang besar terhadap anggaran, sehingga rakyat di maluku juga dapat menikmati kesejahteraan yang setara dengan provinsi lainnya. Harapnya. (WM)
