Ambon, Wartamaluku.com – Kapal Motor Penyebrangan dengan lintasan Waipirit Masohi siap beroperasi melayani masyarakat Maluku Tengah dan Seram Bagian Timur.
Pasalnya, Akibat dari konflik desa Latu – Hualoy membuat masyarakat kabupaten Malteng dan SBT sulit bepergian, Bahkan terjadi penumpukan material dalam hal ini bahan pokok. Karena itu, Komisi C DPRD Maluku menggelar rapat koordinasi bersama dinas Perhubungan Provinsi Maluku, guna mencari solusi untuk bagaimana membuka akses transportasi lewat laut. Demikian dikatakan Ketua Komisi C DPRD Maluku Anos Yermias kepada wartawan di Ambon, Rabu, 8/5/2019.
Menurutnya, untuk mengatasi persoalan tersebut Dinas Perhubungan akan menambah armada laut yakni Kapal Motor Penyebrangan (KMP) untuk melintasi waipirit – Masohi dan juga ada kapal cepat Cantika milik PT Darma Indah dari Tulehu – Masohi.
“Kita melakukan rapat koordinasi untuk mencari solusi bagaimana membuka akses lewat laut, hasil rapat tersebut kita sepakat untuk menambah satu KMP yang nantinya akan melintasi pelabuhan Waipirit – Masohi. Selain itu, ada juga kapal Cantika milik PT Darma Indah yang siap melayani masyarakat dari Tulehu – Masohi. Kita usahakan dalam minggu ini KMP tersebut sudah bisa beropersi untuk mengangkut seluruh kebutuhan bahan pokok ke Masohi, dengan begitu, pada saat idul fitri nanti tidak terjadi kelangkaan kebutuhan pokok”, ungkap Yermias.
Yermias juga menghimbau masyarakat jangan khawatir, karena akses lewat laut telah tersedia.
“Masyarakat yang bepergian ke Maluku Tengah dan SBT jangan khawatir karena komisi C DPRD Maluku telah berkoordiasi dengan seluruh stekholder mengenai perhubungan guna untuk melancarkan akses transportasi lewat laut”, ujar DPRD Dapil KKT dan MBD ini.
Selain itu, sebagai wakil rakyat, Yermias berharap Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) serius menyelesaikan masalah Latu – Hualoy.
“Kami berharap Pemkab SBB serius menyelesaikan persoalan Latu – Hualoy. Karena sampai hari ini, akibat konflik di dua desa tersebut, masyarakat yang hendak bepergian ke Malteng dan SBT tertunda. Kita berharap konflik ini bisa diselesaikan dan mudah – mudahan peran aktif dari Pemerintah Kabupaten SBB untuk bagaimana melakukan mediasi agar kedua desa ini menjadi damai”. Harapnya. (WM)
