Ambon, Wartamaluku.com – DPRD Provinsi Maluku merasa sangat prihatin dengan berbagai kejadian yang merenggut nyawa para penyelenggara Pemilu serentak ini. Karena itu sebagai wakil rakyat meminta Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) untuk kembali mengevaluasi sistem Pemilu Serentak tahun 2019 yang baru saja usai digelar.
Sebab, akibat dari sistem pemilu serentak yang cukup panjang, menyebabkan banyak penyelenggara meninggal dunia karena kelelahan.
“Kami juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku, untuk memberikan perhatian kepada petugas KPPS ini”,
Ungkap Ketua DPRD Provinsi Maluku, Edwin Adrian Huwae kepada wartawan, di Gedung DPRD Provinsi Maluku, di Ambon, Jumat (3/5).
“Dari daerah ini kita perlu sampaikan ke pempus menyangkut dengan sistem pemilu, yang memberi dampak yang sangat buruk bagi para penyelenggara. Sampai tadi malam, saya sempat melayat salah satu petugas KPPS di Desa Suli, Kabupaten Maluku Tengah bernama Yusuf Tuatparu yang meninggal dunia akibat kelelahan. Beliau (Yusuf Tuatparu) meninggal dunia di rumah sakit. Informasi yang saya dapatkan juga bahwa ada sejumlah penyelenggara yang jatuh sakit,”
“Saya telah menginformasikan kepada KPU, agar mereka-mereka yang menjadi petugas KPPS ini, diberi perhatian. Menteri Keuangan sudah menjanjikan kepada yang meninggal dunia diberikan santunan Rp36 juta, dan yang sakit diberikan santunan Rp16 juta itu harus segera diurus, agar mereka bisa secepatnya mendapatkan santunan itu untuk keperluan keluarga masing-masing,” kata Edwin. Ucap Huwae. (WM)
