Lanjutkan Integritas Jamkesda, Pemprov Maluku dan BPJS Tandatangan Perjanjian Kerja

Ambon, Wartamaluku.com – Pemerintah Provinsi Maluku melanjutkan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) melalui program JKN-KIS. Hal ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara pemerintah Provinsi Maluku dengan BPJS Kesehatan Cabang Ambon tenntang Integrasi Jamkesda di Kantor Gubernur Maluku, Senin (11/2).

Turut hadir menyaksikan, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sulselbartra dan Maluku I Made Pujayasa, Kepala BPKAD Provinsi Maluku Lutfie Rumbia, Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Sartono Pining, dan Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Adonia Rerung.

Integrasi sebanyak 16.408 jiwa ini membuat capaian peserta JKN-KIS di Provinsi Maluku menjadi 1.847.097 jiwa atau 82,68% dari total jumlah penduduk Maluku.

Dalam sambutanya, Gubernur Maluku Said Assagaf berharap kedepan coverage Maluku bisa mencapai UHC 100%. Tentunya untuk mencapai itu butuh komitmen dan kerjasama dari berbagai lintas sektor .

“Kami harap kedepan Maluku bisa mencapai UHC 100% dan pelayanan kesehatan semakin berkualitas. Untuk mewujudkannya tentu butuh komitmen dan kerjasama dari berbagai lintas sektor.” Tutur Assagaf.

Selain cakupan, Assagaf juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan baik dari segi SDS dan SDM diwilayah kepulauan Maluku ini.

Pada kesempatan yang sama, Fahmi mengapresiasi kontribusi dari pemerintah Provinsi Maluku atas upayanya dalam memberikan kepastian jaminan kesehatan bagi masyarakatnya.

“Saya ucapkan terima kasih atas kontribusi pemerintah Provinsi Maluku yang turut serta dalam menyukseskan program negara ini. Walaupun banyak tantangan, apapun capaian yg kita raih hari ini adalah konsep dasar dalam meningkatkan peran serta masyarakat untuk mendukung pemerintah dan secara bersama-sama memiliki kesadaran baru terhadap keberlangsungan program ini” ungkapnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon Afliana Latumakulita menambahkan, meski Provinsi Maluku belum sepenuhnya UHC, dari 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku sudah ada 3 kabupaten/kota di Maluku yang telah mencapai UHC yaitu Kabupaten Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru dan Kota Tual.

“Di Maluku sudah ada 3 kabupaten yang cakupan JKN-nya diatas 95% atau UHC diantaranya MBD, Aru dan Tual. Saya harap sampai akhir 2019 ini 8 kabupaten/kota dapat menyusul” Imbuh Afli

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *