Ambon, Wartamaluku.com – Hasil pengawasan Komisi D DPRD Provinsi Maluku di daerah MTB , kota Tual dan Aru ternyata ada banyak Guru – guru bahkan Kepala Sekolah yang menyampaikan keluhan – keluhan dan masukan terkait Hak – hak guru yang belum diselesaikan.
Keluhan yang berhubungan dengan tunjangan-tunjangan di daerah terpencil dan perbatasan, sebab menurut mereka ketika masih kewenangan kabupaten/kota tunjangan mereka tidak pernah terlambat tetapi saat dialihkan ke Provinsi tunjangan tersebut tidak diberikan. Oleh sebab itu mereka pertanyakan. Demikian dikatakan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Maluku Saadiyah Uluputty kepada wartawan di kantor DPRD Maluku, senin, 28/05/2018.
“Masukan – masukan tersebut di tampung dan nantinya kami akan rapat dengan dinas terkait untuk mempertanyakan apakah tunjangan – tunjangan tersebut langsung dari dana APBN ataukah dari APBD I, sebab ini adalah hak – hak guru yang harus segera di selesaikan”.
Selain itu, kami juga perlu berkoordinasi dengan BPKAD untuk menanyakan Apakah dana tersebut dari dinas pendidikan sendiri ataukah juga di Badan Keuangan.
Sebab, kata Uluputty, masalah – masalah ini cepat diselesaikan agar jangan mengganggu proses belajar di sekolah-sekolah. Karena sampai hari ini di beberapa sekolah masih mempertanyakan tunjangan – tunjangan tersebut.
Selain itu, ada juga beberapa sekolah di Maluku yang masih mengeluh terkait kekurangan tenaga guru, oleh sebab itu kami juga ingin mendalami mengkaji apa penyebabnya. Ujar Uluputtih. (WM)
