Ambon, Wartamaluku.com – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku Zeth Sahuburua berharap Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus mampu berfungsi sebagai early warning system atau sistem peringatan dini dan berorientasi kepada pencegahan korupsi.
Pernyatan tersebut disampaikan Plt. Gubernur, dalam sambutan tertulisnya, dibacakan Sektetaris Daerah (Sekda) Maluku Hamin Bin Thahir, pada workshop Peningkatan Kapabilitas APIP yahun 2018, yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Kantor Gubernur Maluku, Senin (23/4).
Harapan ini disampaikan Sahuburua, sesuai dengan peran strategis APIP, diantaranya juga APIP harus dapat menjadi mitra sejajaran aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan bahkan KPK dalam menentukan apakah laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi administrasi atau pidana, serta APIP harus mampu meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah yang aakuntaabel.
Dijelaskan, dalam rangka penajaman, peran inspektorat di daerah, terganjal dengan beberapa fakta, yakni independensi dan objektivitas yang lemah, minimnya kompetensi sumberdaya auditor, dukungan alokasi anggaran yang kecil, standar audit dari kode etik yang tidak sesuai perkembangan zaman dan belum terpenuhinya formasi audit.
“Ini diperkuat dengan hasil penilaian kapabilitas APIP dari skala 1-5, 85 persen atau masih berada di level 1, hanya 15 persen APIP yang berhasil mencapai versi 1-2, sedangkan untuk level 3,” ujarnya.
Menurut dia, hal ini menunjukan bahwa sumberdaya APIP belum kapabel, atau dapat diartikan bahwa audit terbatas untuk ketaatan, output tergantung pada keahlian orang pada posisi tertentu, dan tidak menerapkan praktik profesional secara spesifik, selain yang ditetapkan asosiasi profesional.
Tak hanya itu, lanjut Sahuburua, pada level ini pada level ini, auditor diperlakukan sama seperti sebagian besar unit organisasi, tidak ada kapabilitas yang dibangun.
Menurut Sahuburua, pada pembukaan rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah pada bulan mei lalum pada awal pidato Presiden Joko Widodo, menyoroti hasil penilaian kapabilitas APIP tersebut, dan beliau memerintahkan bahwa untuk tahun 2019 target kapabilitas APIP harus bisa dibalik 85 persen mencapai level 3 dan sisanya 15 persen di level 1.
Selintas sebagai hal yang mustahil, kata Sahuburua segala sumber daya dan effort lebih harus dicurahkan, sebab ini adalah amanat Presiden.
“Tak hanya itum RPJMN 2014-2019 juga sudah menyinggung target pencapain level 3, meskipun tidak sebesar yang disampaikan Presiden pencapaian level 3 selanjutnya memerlukan upaya yang serius dan terencana dengan baik,” tandasnya.
Seluruh kegiatan, dinilai Sahuburia harus diidentifikasi misalnya dengan membangun infrastruktur, seperti SOP
Di sini juga harus teridentifikasi rencana, pelaksanaan, hingga pelaporan capaaian kegiatan dan dokumen yang dihasilkan setiap kegiatan. Termasuk mapping kegiatan APIP dilaksanakan selama ini yang harus menjadi bagian dari kegiatan pencapaian kapabilitas,”tuturnya.
Untuk itu, dirinya mengiginkan agar setiap kegiatan yang merupakan bagian dari peningkatan kapabilitas harus dapat diukur, hasilnya kegiatan-kegiatan tersebut dirancang untuk mencapai target-target tertentu. Misalnya kegiatan penyusunan SOP yang dapat dihasilkan dalam kurun waktu tertentu.
“Dalam pembinaan sumber daya manusia misalnya harus ditetapkan target berapa jumlah auditor yang harus dihasilkan, kualitas atau pendidikan apa saja yang harus diikuti oleh auditor dan kurun waktu pencapaian jumlah auditor yang diperlukan untuk mencapai kapabilitas tertentu,” pungkasnya.
Workshop yang dipimpin langsung Sekda Maluku ini, dihadiri Koordinator Wilayah IX Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK RI, Misbaah Taufi Qurrohman dan Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, Yono Andi Atmoko.
