Ambon, Wartamaluku.com – Pelaksana Teknis (Plt) Gubenur Maluku, Zeth Sahuburua mewakili Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, Rabu (18/4) menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2017 dalam Rapat Paripurna di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku.
Dalam Pidato pertanggunjawaban tersebut, Sahuburua memaparkan berbagai keberhasilan yang telah dicapai selama kurun waktu satu tahun.
Pada tahun 2017, menurut Sahuburua, melalui Kebijakan umum pengelolaan Keuangan daerah Provinsi Maluku, bersama DPRD telah menetapkan pendapatan sebesar 3,15 trilyun rupiah, dan telah direalisasikan sebesar 2,81 trilyun rupiah atau mencapai 89,28 persen, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 430,65 milyar rupiah, Dana Perimbangan sebesar 2,37 trilyun rupiah, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebesar 16,02 milyar rupiah. Sementara pada sisi belanja ditetapkan sebesar 3,18 trilyun rupiah dan telah direalisasikan sebesar 2,83 trilyun rupiah atau 89,01 persen.
‘’Selanjutnya dari sisi pembiayaan yang bersumber dari penerimaan daerah sebesar Rp.30,54 milyar dengan realisasi sebesar Rp.30,44 milyar atau 99,69 persen dan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan sebesar 4,51 miliyar rupiah dengan realisasi 2,73 milyar rupiah atau 60,54 persen, sehingga pembiayaan netto sebesar 26,03 milyar rupiah dan realisasi sebesar 27,71 milyar rupiah atau mencapai 106,47 persen,’’ papar Sahuburua.
Berkaitan dengan capaian kinerja pembangunan Provinsi Maluku, Sahuburua katakan, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata terutama dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran, selain pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi, adana ketersediaaan data base yang selalu di update dan ditingkatkan kualitas datanya.
‘’Hal ini juga didukung dengan inisiatif program lintas sektor sebagaimana Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahtreaan Sosial Lainnya (PMKS), Pelayanan dan Rehabilitasi Masalah Sosial, kerjasama pembangunan, peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, serta sektor-sektor ekonomi produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,’’ ungkapnya.
Selain itu juga, kata Sahuburua, koordinasi dan upaya optimalisasi program-program nasional antara lain melalui dukungan operasional bagi Program Keluarga Harapan (PKH) dan implementasi dana desa bagi 1.198 desa di Maluku.
“Berbagai upaya yang telah dilakukan di atas telah dapat membawa dampak positif bagi pembangunan daerah, hal tersebut ditandai dengan tingkat kemiskinan yang semakin menurun, dimana terlihat dari tingkat kemiskinan yang pada bulan september tahun 2016 sebesar 19,36 persen, turun mencapai 18,29 persen pada tahun 2017,’’ jelas Sahuburua.
Pada sisi yang lain tingkat pengangguran mengalami perkembangan yang fluktuatif dimana tahun 2017 angka pengangguran kita mencapai 9,29 persen.
‘’Kondisi tersebut tentunya harus menjadi perhatian bersama sehingga ditahun ini dapat kita dorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja serta memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan,’’ ucapnya.
Menurut dia, dalam rangka mengembangkan potensi sumberdaya manusia di Maluku, melalui prioritas peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, maka dialokasikan anggaran pada urusan pendidikan sebesar 297,66 milyar rupiah dengan realisasi sampai akhir tahun anggaran mencapai 270,99 milyar rupiah atau 91,04 persen.
‘’Alokasi anggaran tersebut terutama ditujukan untuk dukungan wajib belajar 12 tahun melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan; berupa pembangunan, rehabilitasi sekolah dan penyediaan peralatan praktek SMA/SMK, peningkatan mutu pendidikan melalui pelatihan tenaga kependidikan, penyediaan beasiswa program unggulan dan afirmasi Dikti serta penyediaan guru kontrak yang kompeten,’’ tuturnya.
Dia katakan, upaya peningkatan pelayanan pendidikan yang juga telah dilakukan, yang terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat yang mengenyam pendidikan mulai dari jenjang sekolah dasar sampai menengah.
Pada tahun 2017, lanjut Sahuburua, angka partisipasi murni (APM) Provinsi Maluku pada jenjang pendidikan dasar telah mencapai 95,49 persen sementara untuk jenjang pendidikan menengah pertama sebesar 73,99 persen serta jenjang pendidikan menengah atas tercatat sebesar 63,65 persen.
‘’Sejalan dengan itu, capaian rata-rata lama sekolah pada tahun 2016 telah mencapai 9,27 tahun, meningkat dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 8,9 tahun, hal ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mendorong keberhasilan program WAJAR 9 Tahun serta 12 tahun telah berjalan dengan optimal,’’ ujar Sahuburua.
Di sektor kesehatan melalui prioritas Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Gizi masyarakat, tambahnya, telah dianggarkan APBD Provinsi Maluku sebesar 179,16 milyar rupiah dengan realisasi sebesar 149,27 milyar rupiah atau 83,32 persen.
Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan kesehatan memberikan manfaat positif yang berdampak pada membaiknya indikator kesehatan di Maluku, diantaranya membaiknya status gizi di provinsi Maluku, dimana pada tahun 2017 status Gizi buruk adalah sebesar 5,6 persen atau lebih baik dari tahun 2016 yang mencapai 6,0 persen, status gizi kurang pada tahun 2017 tercatat sebesar 18,1 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 18,2 persen.
‘’Untuk gizi baik relatif mengalami fluktuasi dari 74,07 persen pada tahun 2016 menjadi 71,05 persen di Tahun 2017 sementara status gizi lebih mengalami peningkatan menjadi 1,8 persen tahun 2017, dibandingkan 1,1 persen pada tahun 2016.’’ ucapnya.
Kondisi yang sama juga, lanjut Sahuburua, terlihat dari semakin menurunnya angka kematian bayi dimana pada tahun 2015 tercatat mencapai 11 per 1000 kelahiran hidup, maka hingga tahun 2016 telah turun hingga mencapai 6 per 1000 kelahiran hidup, demikian halnya angka harapan hidup yang mencapai 68,7 tahun, meningkat dibandingkan pada tahun 2015 yang mencapai 65,31 tahun.
Membaiknya derajat kesehatan masyarakat, kata Sahuburau, merupakan upaya bersama kita dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan secara merata.
Dia menambahkan, untuk jumlah fasilitas kesehatan pada tahun 2017 secara keseluruhan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah rumah sakit telah mencapai 27 rumah sakit, puskesmas mencapai 199 puskemas, posyandu berjumlah 2.190 posyandu dan apotik meningkat mencapai 180 apotik.
‘’Ketersediaan fasilitas kesehatan yang tersebar di setiap kabupaten/kota diharapkan akan semakin memberikan akses yang luas dan merata di wilayah kepulauan Maluku kepada seluruh lapisan masyarakat, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang mudah, terjangkau dan berkualitas.’’ ungkapnya.
Dengan membaiknya perkembangan indikator-indikator sektor pendidikan dan kesehatan, lanjut dia, direfleksikan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Maluku, yang mana tahun 2015, IPM Provinsi Maluku mencapai 67,05 meningkat menjadi 67,60 ditahun 2016.
Sedangka. untuk Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017, sambunv Sahuburua, diarahkan untuk membiayai program pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, pengendalian banjir dan pengaman pantai, pembangunan infrastruktur perdesaan, peningkatan sarana dan prasarana umum pembangunan jalan dan jembatan, pengembangan sumberdaya air serta program pengembangan perumahan dan permukiman.
‘Total panjang jaringan jalan nasional mencapai 1.771,67 km, dengan kondisi jalan kategori mantap 81,93 persen dan tidak mantap 18,07 persen. Sedangkan panjang jalan provinsi mencapai 1,080,30 km, kategori mantap sebesar 41,88 persen dan tidak mantap sebesar 58,12 persen,’’ imbuhnya.
Infrastrukur konektivitas lewat sektor perhubungan, kata Sahuburua, diperuntukan bagi pelaksanaan program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta peningkatan kapasitas aparatur bidang perhubungan.
“Alokasi anggaran tersebut memberikan dampak yang positif dimana, jumlah pelabuhan penyeberangan Provinsi Maluku telah mencapai 28 dermaga yang tersebar di 11 Kab/Kota, dan didukung dengan 23 unit kapal penyeberangan adapun untuk sarana prasarana udara kita telah memiliki 13 buah bandara yang operasional serta tersebar pada kabupaten kota serta terkoneksi dengan 10 maskapai penerbangan,’’ jelas Sahuburua.
Pada sektor pertanian dan sub sektor lainnya, lanjut Sahuburua, dengan intervensi program dan alokasi anggaran telah mendorong peningkatan produksi sejumlah komoditi pangan strategis terutama produksi padi sawah yang pada tahun 2016 sebanyak 115,170 ton gabah kering giling (GKG), meningkat dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 99.106 ton (GKG), Selain itu produksi jagung juga meningkat mencapai 13.947 ton di tahun 2016 dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 11,940 ton.
‘’Produksi pala dan cengkih mengalami fluktuasi semenjak tahun 2014 meskipun demikian terjadi peningkatan produksi pada kedua komoditi ini dimana tahun 2016 produksi pala mencapai 2,717 ton dancengkih 7,117 ton. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian, sehingga akan terus didukung upaya pengembangannya,’ ’bebernya.
Sementara itu, pada sub sektor perikanan terlihat produksi perikanan terus mengalami peningkatan terutama budidaya perikanan, dimana pada tahun 2016 produksinya mencapai 598 ribu ton dengan nilai 1,207 milyar rupiah dan meningkat hingga mencapai 804 ribu ton dengan nilai 2,049 milyar rupiah pada tahun 2017, sementara produksi perikanan tangkap juga memperlihatkan peningkatan hasil tangkap, dimana produksi pada tahun 2016 sebesar 588 ribu ton, dengan nilai produksi 3,685 milyar meningkat hingga mencapai 609 ribu ton, dengan nilai Produksi 3,890 Milyar di tahun 2017.
Dalam rangka akselerasi pembangunan daerah melalui peningkatan iklim investasi dan pengembangan usaha, Sahuburua memaparkan, pemerintah selalu berupaya untuk mendorong pengembangan usaha terutama Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah baik usaha yang sudah berjalan maupun yang sifatnya start up, dengan dukungan berbagai sektor lainnya termasuk pariwisata, perdagangan dan perindustrian.
‘’Tahun 2017, telah dialokasikan anggaran sebesar 3,12 milyar rupiah dengan realisasi mencapai 2,87 milyar rupiah atau 91.91 persen untuk mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif lewat program promosi dan kerjasama investasi, Peningkatan promosi dan kerjasama investasi, peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi serta penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah,” ujarnya.
Dukungan tersebut, dinilainya, telah memberi dampak positif selama tahun 2017 sehingga mendorong peningkatan realisasi investasi PMA mencapai 121 juta USD dengan jumlah kerjasama investasi sebanyak 27 proyek investasi hingga triwulan II 2017, dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 50 proyek investasi, dengan nilai realisasi investasi sebesar 102 juta USD,
Selaras dengan hal itu, lanjut Sahuburua, perkembangan koperasi UMKM juga terus meningkat dimana dengan alokasi anggaran pada tahun 2017 sebesar 9,21 milyar rupiah, telah terrealisasi sebesar 8,58 milyar rupiah atau 93,20 persen yang dilaksanakan melalui program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM, peningkatan kualitas kelembagaan koperasi penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif, pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM.
‘’Dukungan anggaran dan program diatas telah memberikan perkembangan yang positif, dimana jumlah koperasi aktif pada tahun 2016 sebanyak 2.435 unit, meningkat menjadi 2.554 unit pada tahun 2017,’ ’ujarnya.
Untuk Perkembangan iklim investasi dan dunia usaha tersebut diatas, tentunya juga memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya, seperti salah satu sektor unggulan daerah yaitu pariwisata. Melalui program pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata serta pengembangan kemitraan yang telah memberi dampak pada jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Maluku pada tahun 2017 telah mengalami peningkatan hingga mencapai 17.346 orang, dibandingkan pada tahun 2016 yang mencapai 15.015 orang.
‘’Melalui program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan serta pengembangan industri kecil dan menengah telah dialokasikan anggaran sebesar 16,12 milyar rupiah dan telah terrealisasi sebesar 13,92 milyar rupiah atau 86,35 persen yang mana telah memberi pengaruh positif terhadap meningkatnya produksi industri mikro kecil pada tahun 2017 sebesar 17,61 persen dibandingkan dengan tahun 2016 serta meningkatnya jumlah industri kecil pada tahun 2016 yang mencapai 3.722 usaha industri dan menyerap tenaga kerja sebanyak 13.533 Orang,’’ tandasnya.
