Ambon, Wartamaluku.com – Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Maluku menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), yang berlangsung di baileo siwalima, karang panjang, Ambon, rabu (11/4).
Turut dihadiri, forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda), Dr. Ir Arifin Rudiyanto Deputi bidang kemaritiman dan sumber daya alam Bappenas, Rizky Handayani Mustafa Deputi bidang pengembangan industri dan kelembagaan kementerian pariwisata, Dr. Nata Irawan Direktur Jenderal pemerintahan desa, kementrian dalam negeri, Putut Harisapiaka Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan, Taufik Madjid Direktur Jenderal PPMD kementrian desa, PDT dan Transmigrasi RI. , Bupati dan Walikota se provinsi Maluku,pimpinan perguruan tinggi, pimpinan instansi vertikal, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi maluku dan kabupaten/kota.
Plt Gubernur Maluku Zet Sahuburua dalam sambutannya, mengatakan memasuki tahun terakhir implementasi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi Maluku tahun 2014-2019.
Karena itu, menurutnya perencanaan program dan kegiatan tahun 2019 akan diarahkan pada penyelesaian target-target pemangunan daerah yang belu tercapai serta mendukung prioritas nasional yang mana pada tahun 2019 juga merupakan tahun terakhir dari implementasi RPJM nasional.
Sejalan dengan itu, kata Sahuburua tema RKPD provinsi Maluku tahun 2019 diarahkan pada “pemantapan dan pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka mempercepat penurunan kemiskinan dan pengangguran secara berkelanjutan,”
Tema ini, jelasnya memiliki nilai penting dan strategis dalam upaya menuntaskan sejumlah permasalahan mendasar yang masih dihadapi di Maluku antara lain pengurangan kesenjangan antar wilayah, pengurangan kemiskinan serta pengangguran.
Oleh karena itu, perlu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, melalui peguatan terhadap sektor-sektor ekonomi produktif yang meliputi pertanian dan kelautan, pariwisata serta energy dan pertambangan, yang berimplikasi terhadap pemerataan pembangunan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
“Saya menyadari provinsi Maluku memiliki keterbatasan kemampuan fiskal, untuk dapat mengatasi permasalahan mendasar yang masih dihadapi saat ini,’ujarnya.
Oleh karena itu, tuturnya dibutuhkan dukungan pemerintah pusat mealui regulasi untuk daerah berciri kepulauan. Sejalan dengan itu, maka saya mengharapkan dukungan dukungan dari DPR Ri untuk mempercepat pembahasan rancangan undang-undang tentang daearah kepulauan, agar diprioritaskan dalam daftar prolegnas tahun 2018.
Terlepas dari hal tersebut, lanjutnya dalam berbagai kesempatan baik dalam forum di daerah maupun pada dorum nasional, kami selalu menyampaikan agar pemerintah pusat melalui kementerian keuangan perlu melakukan formulasi Dana Alokasi Umum (DAU), agar perhitungan DAU terutama indeks kelautan agar diukur perhitungan DAI terutama indeks kelautan agar diukut dari garis yang menghubungkan garis pantai pulau atau karang terluar suatu daerah provinsi kepulauan ke arah laut lepas atau perairan kepulauan.
Hal ini diperlui tegaskan kembali karena formulasi DAU sejak APBN tahun 2007 hingga saat ini masih belum memberikan rasa keadilan serta mepertimbangkan kondisi faktual bagi provinsi kepulauan.
Lebih lanjut dikatakan, percepatan pembangunan bagi daerah tertinggal, terdepan dan terluar di provnsi Maluku masih perlu mendapat dukungan dari pemerintah pusat, karena pada daerah-daerah tersebut memiliki tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Oleh karena dukungan terhadap penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, energy listrik, perumahan, sarana komunikasi dan layanan internet, transportasi serta peningkatan akses terhadap[ pendidikan dan kesehatan.
Sebelum mengakhiri sambutan, dirinya meminta kepada para Bupati/Walikota agar mari terus kita tingkatkan koordinasi dan hubungan kerja sama yang baik, agar permasalahan pembangunan di daerah dapat ditangani secara bersama-bersama.
“Kebersamaan kita dalam membangunan Maluku merupakan kekuatan untuk menghadapi semua tantangan dan permasalahan pembangunan di daerah,”ucapnya.
