Jakarta, Wartamaluku.com – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Said Assagaff – Anderias Rentanubun (SANTUN) menandatangani fakta integritas dan menerima form B-1 KWK formulir untuk pendaftaran ke KPU, dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis 4 Januari 2018.
Selain pasangan SANTUN sejumlah bakal calon kepala daerah yang telah direkomendasi PKS untuk bertarung di Pilkada serentak Juni 2018 di seluruh wilayah Indonesia juga hadir.
Sesaat sebelum penendatanganan fakta integritas dan penyerahan form B-1 KWK Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman memberikan arahan di depan ratusan calon gubernur, wakil gubernur, calon wali kota dan wakil wali kota serta calon bupati dan wakil bupati yang diusung PKS di Pilkada 2018 menegaskan Pilkada 2018 PKS berjalan dengan berbagai partai untuk mengusung pasangan calon.
Ia ingin koalisi yang dibangun tersebut menjadi koalisi The Dream Team. Artinya, kata Mohamad Sohibul Iman setiap elemen di koalisi termasuk calon kepala daerah harus mengoptimalkan setiap sumber daya yang mereka miliki. Sumber daya dari tiap elemen di koalisi tidak akan berjalan baik jika tidak melalui kerjasama. “Optimalisasi sumber daya dan modal niat yang tulus akan melahirkan The Dream Team.
Tapi kalau gagal mengelola hanya akan menjadi The Dreaming Team, tim para pemimpi,” papar Sohibul.
Soal niat yang lurus, Sohibul kembali menegaskan jika separuh kemenangan dalam Pilkada hanya akan didapat jika setiap elemen khususnya calon kepala daerah meluruskan niat.
“Tujuan ikut Pilkada hanyalah satu yakni memberikan kontribusi yang terbaik buat masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi dan partai,” sebut Sohibul Iman. Sohibul meminta agar setiap calon kepala daerah yang diusung dan didukung PKS benar-benar menanamkan semangat ikhlas melayani daripada mementingkan diri sendiri.
Pada kesempatan tersebut Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman juga memuji pelaksanaan Pilkada 2015 dan 2017 yang secara umum berjalan dengan baik.
Tetapi, ujar dia, masih ada catatan dalam proses berdemokrasi di Indonesia setelah era reformasi. Menurut Sohibul munculnya desentralisasi dan otonomi daerah, ada beberapa catatan dalam melaksanakan proses demokrasi di daerah maupun pemilu. “Yang pertama, demokrasi yang kita bangun demokrasi yang kita rayakan hari ini adalah demokrasi prosedural. Belum menunjukkan demokrasi substansial,” kata Sohibul.
Pemilihan langsung yang berjalan baik di mana-mana, kata dia, tapi masih disaksikan juga pilkada khususnya, dan pemilu khususnya masih diwarnai money politic dan berbagai kecurangan-kecurangan.
Menurut Sohibul itu tidak sesuai dengan semangat meningkatkan kualitas demokrasi.
“Benar masyarakat ikut, tetapi karena ada money politic dan kecurangan, belum mencerminkan aspirasi sesungguhnya,” ujarnya.
Kedua, lanjut Sohibul, tujuan demokrasi adalah mensejahterakan. Tapi ternyata hari ini, setelah 20 tahun melewati reformasi, Indonesia masih mengalami ketidakselarasan antara politik dan ketidaksejateraan ekonomi masyarakat.
“Bahkan, angka pengangguran belum bisa kita sembuhkan. Sebuah fenomena yang perlu kita perhatikan secara serius,” kata dia.
Ketiga, pada batas tertentu masih ada anarki-anarki. Bukan masyarakatnya, namun adanya tokoh-tokoh tertentu, yang belum dewasa berdemokrasi. Merangsang dan mendorong pengikutnya melakukan tindakan yang anarki.
Anggota Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PKS Mulyanto menambahkan PKS membangun koalisi dengan partai lain dalam pilkada di Indonesia adalah membentuk the dream tim agar bisa bersinergi untuk kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia. “Misi kita perpartisipasi adalah bukan demi kepentingan partai semata. Tapi untuk kepentingan masyarakat dan bangsa,” papar Mulyanto.
Lebih lanjut, Mulyanto juga menambahkan hal yang tak kalah penting dari koalisi ini adalah melakukan edukasi untuk mencerdaskan masyarakat yang tak boleh diabaikan.
Agar mereka tahu bagaimana memilih pemimpin yang baik dengan cara-cara yang bermartabat. Dengan demikian diharapkan proses Pemilu dan Pemilukada mendatang akan lebih murah dalam hal biaya.
