Ambon, Wartamaluku.com- proses tender kapal –kapal termasuk KMP Marsela harus dilakukan secara khusus bukan secara umum, hal tersebut disampaikan Bupati Maluku Barat Daya(MBD),Barnabas Orno Kepada Wartamaluku.com via telpon sabtu 6/2.
Dikatakan khusus menyangkut kapal KMP Marsela harus dilakukan secara khusus,karena itu merupakan milik Pemerintah MBD yang dikelola oleh BUMD Kabupaten MBD,dan kapal ini (Red: KMP Marsela) di biayai dengan dana APBN yang sudah di hibahkan kepada pemerintah kabupaten MBD,selama ini masyarakat MBD tahu bahwa Pemerintah Daerah membeli KMP Marsela untuk dikelola oleh BUMD untk melayani transportasi masyarakat MBD.
Dijelaskan, kalau proses tender kapal –kapal perintis termasuk Feri KM Marsela yang telah dikelola oleh BUMD Pemda MBD harus dapat dipisahkan sebab kapal –kapal perintis beda dengan KMP Marsela,karena Feri Marsela sudah melayani Masyarakat MBD sangat lama untuk itu tidak pantas diberikan tender bebas atau umum,namun harus dapat dipisahkan, sebab jika tender umum ini terjadi dan KM Marsela dapat di daerah lain seperti Tual atau Buru maka kami masyarakat MBD sangat kecewa.
Selain itu harus ada kebijakan khusus dari Pemerintah Pusat terhadap masyarakat MBD ,dan Pemerintah Pusat cukup menyetujui surat Pemerintah Daerah terhadap trayek-trayek kapal tersebut,selain itu Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Perhubungan Laut untuk tidak merubah proses tender KMP Marsela secara umum,dan dapat di tempat lain maka masyarakat MBD merasa sangat dirugikan dan juga sangat kecewa.
Dikatakan ,MBD terdiri dari pulau-pulau untuk itu masyarakat MBD sangat berharap KMP Marsela dapat melayari MBD karena kapal ini sangat dibutuhkan disana sebab dapat mengakomodir pulau-pulau yang ada di Kabupaten MBD
Orno juga berharap,agar adanya pertimbangan khusus Pemerintah Pusat bagi masyarakat MBD menyangkut hal pelelangan trayek KMP Marsela ,kami sudah mengusulkan trayeknya dan Pemerintah Pusat cukup menyetujui anggaran subsidi yang sudah Pemda MBD usulkan ,dan kalau KM Marsela dialihkan ke daerah lain kami sangat menolak,”jika dialihkan maka kami sangat menolak sebab uang rakyat MBD sudah banyak yang dikeluarkan untuk Kapal KM Marsela jadi kami menolak jika hal tersebut terjadi” ungkapnya.
Dilanjutkan,pemerintah daerah merasa biaya operasional APBD tidak cukup maka kami mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk memberikan subsidi ,tapi bukan berarti trayeknya dapat dirubah begitu saja oleh pemerintah pusat,itu adalah uang rakyat MBD, tegasnya.
Untuk itu Orno menyarankan agar kapal-kapal yang ada di Kabupaten Kota cukup melayani Kabupaten Kota masing-masing dan soal anggaran subsidi harus disesuaikan dengan anggaran Negara,agar berbagai pihak tidak merasa dirugikan,tuturnya mengakhiri pembicaraan. (WM-01)
